SHARE

Anggota Panitia Spesial (Pansus) Hak Angket KPK Mohammad Misbakhun mengatakan ada 17 penyidik KPK yang pengangkatannya menyalahi prosedur.

Menurutnya, hal tersebut tidak mematuhi Ketentuan Pemerintah Nomor 63 Th. 2005 mengenai System Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

” Penyimpangannya tentang pengangkatan. Pengangkatan penyidik yang terlebih dulu pegawai tidak tetaplah jadi pegawai tetaplah. Mereka itu yaitu anggota Kepolisian, ” kata Misbakhun didapati di sela-sela rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Misbakhun menyebutkan, hal tersebut di ketahui berdasar pada temuan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK dikerjakan pada 2012, tetapi baru dilaunching pada 2017.

” Ini hasil audit BPK th. 2012. Namun auditnya keluar th. 2017. Saya bawa laporan auditnya. Laporan auditnya itu Nomor 17C/HP/XIV/05/2017 tertanggal 15 Mei 2017, ” kata Misbakhun.

Ia menyebutkan, dalam ketentuan KPK dijelaskan jika pegawai negeri sipil (PNS) dialihtugaskan atau dipekerjakan di lembaga itu, jadi mesti memperoleh izin dari lembaga terlebih dulu.

” Bila anggota Polri, jadi mesti dengan surat diberhentikan dengan hormat, ” sebut Misbakhun.

Problemnya, kata dia, pengangkatan penyidik KPK dari Kepolisian itu berjalan mulai 2012. Walau demikian surat pemberhentian dengan hormat baru di keluarkan Kapolri pada 2014.

Misbakhun juga mengatakan, pimpinan KPK pada saat itu memohon tanggal mundur surat pemberhentian dengan hormat untuk penyidik KPK yang datang dari kepolisian.

Tetapi, Kapolri menjawab hal tersebut tidak dapat dikerjakan.

” Jadi sepanjang 2012-2014, itu status administrasi kepegawaian mereka tidak terang. Walau sebenarnya pada periode itu, beberapa penyidik bertindak pro-yustisia dengan memakai atribut KPK, ” ucap Misbakhun.

” Lakukan criminal juicetice sistem, lakukan penyidikan, mem-BAP, serta sistem itu hingga jaksa penuntut umum hingga masuk Pengadilan Tipikor. Nah, ini sebagai pertanyaan kita (Pansus) semuanya, ” ucap Misbakhun.

Terkecuali masalah status penyidik, Misbakhun juga mempersoalkan petinggi tinggi di bagian penindakan yang berstatus pensiunan Polri.

” Dia diangkat segera dengan ketentuan Pimpinan KPK. Diangkat jadi Plt. Walau sebenarnya di PP itu juga dijelaskan, batas umur maximum pegawai KPK 56 th., ” kata anggota Komisi XI DPR-RI itu.

Menurut Misbakhun, saat yang berkaitan telah pensiun, sesungguhnya telah tidak bisa sekali lagi keluarkan surat perintah penyidikan (sprindik).

Sebab, yang berkaitan tak akan memiliki kewenangan jabatan jadi seseorang penyidik.

” Namun lalu ada ketentuan Komisi yang menganulir ketentuan tingkat perundang-undangan, kalau pegawai KPK bisa lebih dari 56 th., jadi 60 th., ” ucapnya.