SHARE
 Selain mengalir ke kantong-kantong anggota DPR, menteri, pejabat Kemendagri dan pengusaha, duit bancakan proyek e-KTP bernilai triliunan rupiah itu, disebutkan oleh tim jaksa KPK mengalir ke sejumlah parpol. Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan disebut-sebut menerima aliran dana proyek e-KTP Kemendagri itu masing-masing senilai senilai Rp 150 miliar dan Rp 80 mliar.

Kalau politisi, pejabat dan pengusaha terancam dibui, lalu bagaimana dengan parpol? Apakah iya bisa dibubarkan seandainya benar-benar menerima dana haram proyek e-KTP Kemendagri tersebut?
mustoko1
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tentu akan menindaklanjuti dan menelusuri aliran uang tersebut. Hanya saja, sebelum mengusut lebih jauh, KPK akan melihat lebih dulu apakah duit korupsi e-KTP itu benar-benar terealisasi dan diterima oleh tiga parpol tersebut atau tidak. “Kedua, kami akan lihat lebih jauh kalau ada realisasi, apakah uang itu diterima oleh institusi atau personal,” kata Febri.

Menurut Febri hal itu penting, jika akan mengusut kasus pidana korupsi oleh korporasi. Pihaknya tentu akan melihat undang-undang partai politik di satu sisi dan undang-undang tipikor di sisi lain. “Kami tidak ingin berandai-andai dulu. Kemajuan lebih rinci nanti bisa kita saksikan di persidangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, tengah mempelajari kemungkinan menjerat partai politik dalam kasus ini. Penyidik KPK, kata dia, sudah ditatar soal Peraturan Mahkamah Agung (MA) yang dijadikan senjata KPK untuk menjerat korporasi juga parpol. “Kalau ikuti mainstream-nya dan Peraturan MA, bisa,” kata Saut kepada wartawan.
saut
Peraturan MA yang dimaksud Peraturan MA No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tipikor oleh Korporasi. Dalam aturan disebutkan jika sebuah korporasi diduga melakukan tindak pidana, maka penanggung jawab korporasi bisa dipidana. Korporasi juga dikenakan denda sesuai undang-undang. Dengan aturan MA itu maka peluang menghukum parpol juga terbuka.

Baca Juga  KPK Panggil Delapan Saksi untuk Sidang Kedua, Kamis

Seiring dengan tuntutan menjerat parpol, muncul juga desakan untuk membubarkan parpol yang menerima duit korupsi e-KTP Kemendagri ini.

Namun, menurut keterangan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, wacana pembubaran parpol itu tidak realistis.

“Dari segi tataran ide, wacana itu sangat bagus. Hanya saja itu juga tidak realistis,” tegas Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan, menurut undang-undang yang bisa membubarkan partai politik adalah MK. Dan MK baru bisa mempertimbangkan kalau yang mengajukan permohonan pembubaran adalah Presiden. Bukan KPK, LSM, atau ormas.

mahfud
“Hanya pemerintah yang bisa mengajukan permohonan itu,” paparnya.

Nah,  melihat situasi politik saat ini rasanya sulit mendorong pemerintah mengajukan permohonan tersebut. Ada beberapa alasan. Pertama, partai yang diduga menerima duit adalah sebagian besar parpol pendukung pemerintah.

“Jadi hampir tidak mungkin pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai,” ujarnya.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membuat tulisan panjang membahas kemungkinan pembubaran parpol yang menerima duit haram e-KTP. “Masalah ini panjang dan berliku,” tulis Yusril dalam artikel berjudul “KPK Harus Menyidik Parpol Yang Diduga Menerima Suap KTP-El agar MK Dapat Membubarkannya”.

ihza

Menurut Yusril, secara politik, boleh dikatakan mustahil ada presiden dari suatu partai akan mengajukan perkara pembubaran partainya sendiri ke MK. Presiden mana pun hanya mungkin melakukan itu jika, pertama, ada putusan pengadilan yangg telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan partainya secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan korupsi (kejahatan korporasi) dan pimpinannya dijatuhi hukuman.

“Kedua, jika ada desakan publik dan desakan politik yang begitu keras, yang mendesak Presiden untuk mengambil langkah mengajukan perkara pembubaran partai yang telah terbukti melakukan korupsi ke MK,” ujarnya.

jimly
Karena itu, KPK perlu serius menyidik kasus ini. Jika pribadi maupun parpol yang terlibat, terbukti bersalah, itulah saatnya Presiden untuk mengajukan perkara pembubaran parpol tersebut ke MK.
Sementara eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyebut pembubaran parpol sulit terealisasi. Sebab yang berhak mengajukan adalah pemerintah. “Masa jeruk makan jeruk,” ujar Jimly.*

Baca Juga  Ini Alasan Setya Novanto Siap Bantu Kasus e-KTP