SHARE
Mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen, menyatakan KPK tidak berhati-hati dalam kasus e-KTP.

Mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen menyatakan kelemahan surat dakwaan KPK kasus dugaan korupsi E-ktp adalah tidak cermat dan kurang lengkap.

Halius menyatakan hal itu  dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Cabang DKI Jakarta, Selasa (23/5/2017).

“Klasifikasi perbuatan melawan hukum juga tidak jelas. Dakwaan menjadi lemah,” ujar Halius.

Halius juga menambahkan, dalam surat dakwaan harus fokus pada perbuatan terdakwa 1 dan 2, sesuai Pasal 143 KUHAP sehingga, terhindar dari makna bias dan tidak asal menyebut sekelompok orang.

Menurut Ketua Mahupiki DKI Jakarta, Jamin Ginting, kesimpulan atau masukkan dari FGD terkait kasus dugaan korupsi e-ktp ini akan disampaikan atau direkomendasikan kepada pihak KPK.

“Kami ingin memastikan proses dan prosedur hukum dalam kasus dugaan korupsi e-ktp dijalankan dengan baik dan benar. Hasil diskusi kami akan sampaikan kepada KPK dan masyarakat bisa mengetahuinya melalui media massa,” ucap Jamin.

Menurut Jamin, Mahupiki DKI Jakarta mendukung penuh KPK untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi E-ktp. Akan tetapi harus dilakukan secara jelas dan berhati-hati.

“Sejak awal, kami mendorong dan mendukung penuh KPK untuk memproses kasus KTP-El. Kami mengharapkan kasus ini diselesaikan dengan tuntas dan yang lebih penting diselesaikan dengan profesional. Jadi jika tidak cukup bukti, jangan dibuat-buat atau direkayasa. Itu kami ingatkan betul,” imbuh Jamin.

Dia menegaskan surat dakwaan kasus dugaan korupsi e-ktp terkesan adanya tekanan politik. Dia berharap KPK jangan sampai gegabah dan menghilangkan kewibawaannya lantaran tidak cermat menyusun dakwaan.

Bahkan menurut Jamin, Ketua Umum Mahupiki Romli Atmasasmita berpendapat bahwa prinsip dan asas hukum harus ditaati oleh pimpinan, penyidik dan penuntut umum KPK dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi termasuk dugaan korupsi kasus E-ktp.

Baca Juga  Mendagri: Dana Rp 10 Triliun Cukup Bagi Penyelenggaraan Pemilu Hingga 2019

“Harus hati-hati. Jangan terjebak dan terpengaruh oleh kepentingan, pesanan dan jangan sampai pula menyelesaikan kasus atas dasar subyektivitas,” ucap Jamin.