SHARE

Cerita Marieke Bloembergen mengenai bentuk pemolisian di jaman Hindia Belanda (Kompas, 2011) seolah tidak alami banyak perubahan dengan cerita bentuk pemolisian jaman saat ini. Politik Republik masih tetap diwarnai serta di ramaikan dengan beberapa tindakan yang dikuatkan oleh sentiment agama, ancaman revolusi, tuntutan kesejahteraan sosial rakyat baik di kelompok tani, buruh serta golongan miskin kota, ancaman juga akan bahaya nasionalisme negara beda berbentuk serbuan modal, barang serta tenaga kerja, dan kebangkitan komunisme.

Hari Ulang Th. Polri ke-71 th. ini yaitu event pas untuk memantapkan kemampuan Kepolisian yang sesuai sama tuntutan kondisi serta keadaan saat ini. Sepintas Polri telah menjawab tuntutan bentuk pemolisan yang semestinya pada kondisi saat ini yakni dengan semboyan kerja Polri yang ProMoTer : Profesional, Modern serta Terpercaya dalam membuat perlindungan serta melayani orang-orang berdasar pada undang-undang serta hukum bukanlah pada selera serta dorongan diluar hukum.

Dengan semboyan kerja ProMoTer, hadirnya negara dalam tiap-tiap sendi kehidupan keseharian, telah dirasa orang-orang karna hadirnya Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang disebut pemolisian berbentuk community policing jalan dengan baik. Dengan bermodalkan ‘Promoter’ yang sangatlah baik pengerjaannya serta community policing yang telah terwujud dengan baik, jadi untuk membuat Polri memetik trust dari orang-orang satu diantara langkah selanjutnya yaitu democratic policing atau pemolisian demokratik.

Kondisi global

Masa globalisasi sekarang ini membuat Indonesia yang melimpah sumber daya alam serta manusianya jadi daya tarik untuk beragam kebutuhan asing. Juga dalam masa demokrasi sekarang ini, bisa kita saksikan serta dengar unjuk rasa yg tidak sempat kosong isi beberapa aktivitas di Indonesia. Perkembangan tehnologi yang selalu bertambah membuat makin cepat serta secara singkat memobilisasi orang, barang serta info.

Baca Juga  Begini Penyebab Madura United Kalah dari Bhayangkara

Cepatnya gerakan info dalam masa digital, dapat di nikmati di semua pelosok dunia, tidak kecuali Indonesia. Di masa pemerintahan Jokowi, jangankan berkaitan listrik, internet juga telah merambah ke pelosok pedesaan. Masa digital yang tumbuh di Indonesia ini mengakibatkan kecepatan infonya mengagumkan : lebih dari kecepatan mobilisasi orang serta barang.

Dalam perubahannya, ke-3 aspek diatas : globalisasi, demokrasi, serta tehnologi info adalah ramuan yang cocok untuk memengaruhi kondisi keamanan dalam negeri sekarang ini. Persoalan kecil yang berlangsung di daerah terpencil dalam hitungan detik bisa jadi besar serta jadi problem keamanan nasional. Karenanya, jalan keluar untuk menyeimbangi perubahan kondisi keamanan dalam negeri yang cepat beralih sebaiknya pemolisian demokratik bisa dikerjakan jadi pemolisian yang pro aktif (proactive policing) serta pemolisian yang bertujuan dalam penyelesaian akar problem (masalah Oriented Policing) dalam tiap-tiap persoalan yang berlangsung di Indonesia.

Pemolisian demokratik

Pemolisian demokratik menuntut kemampuan kepolisian tidak bertumpu pada maunya kekuasaan, seperti di zaman raja-raja, penjajahan kolonial Belanda maupun Jepang ; juga kekuasaan pemerintah seperti sudah diperlihatkan dalam pemerintahan orde Baru, namun bertumpu pada demokrasi, Undang-Undang, Hukum serta Hak Asasi Manusia. POLRI yang hidup serta dihidupi demokrasi sebaiknya ada di garda depan menanggung demokrasi. Disana, kerja kepolisian yang dibiayai rakyat mesti dipertanggung-jawabkan dengan professional, transparan serta akuntabel.

Visi pemolisian demokratik ini selalu jadi semangat POLRI dalam bertugas. Kapolri Jendral Polisi Drs HM Tito Karnavian MA PhD juga mengutamakan kerja kepolisian hari ini sebaiknya berbentuk ProMoTer yakni Profesional, tingkatkan kompetensi SDM POLRI yang makin berkwalitas lewat penambahan kemampuan pendidikan serta kursus, dan lakukan beberapa alur pemolisian berdasar pada prosedur baku yang telah dipahami, dikerjakan serta bisa diukur kesuksesannya ; Modern, lakukan modernisasi dalam service umum yang di dukung tehnologi hingga makin gampang serta cepat dibuka oleh orang-orang, termasuk juga pemenuhan keperluan Almatsus serta Alpakam yang semakin modern ; terpercaya, lakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih serta bebas dari KKN, manfaat terwujudnya penegakkan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel serta berkeadilan.

Baca Juga  Begini Penyebab Madura United Kalah dari Bhayangkara

Belajar dari Gresik

Pertanyaannya ; apa bentuk riil aktivitas democratic policing yang sesuai sama kearifan lokal? Untuk menjawab itu, kita mesti lakukan pemahaman mendalam apa keperluan serta keinginan orang-orang untuk Polri serta Pemerintahan. Bagaimana ketahui keperluan serta keinginan orang-orang itu ; bagaimana mewujudkannya dan bagaimana lanjutannya supaya dapat dirasa oleh seluruh orang-orang Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan diatas bisa saya jawab dengan satu rangkaian aktivitas yang sudah saya kerjakan di Polres Gresik yakni Pergerakan Antisipasi Kejahatan serta Penyelesaian Persoalan Orang-orang Desa ; disingkat Gajah mada. Aktivitas ini terdiri dua yakni orang-orang yang mengerti tehnologi, kami sentuh serta layani dengan aplikasi Gosigap serta orang-orang yang belum juga mengerti tehnologi, kami sentuh dengan Tim Gajah Mada. Berdasar pada 2 aktivitas itu, kami Polres Gresik memperoleh persyaratan zone integritas dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Juga telah memperoleh sembilan penghargaan yang lain.

Dengan tehnis, Tim Gajah Mada bermitra dengan Lurah, Babinsa serta Bhabinkamtibmas dalam lakukan pendataan serta survey. Pada level di atasnya, alur perlakuan problemnya dikerjakan Tim Mada, yaitu Kapolsek, Danramil serta Camat jadi leading sector untuk merampungkan problem serta memutuskan yang pas. Tim Mada lakukan analisa serta pelajari berkaitan kerja hasil serta apa yang masih tetap butuh dikerjakan Tim Gajah. Pelajari itu tidak cuma menyangkut kerja hasil namun menyangkut jalan keluar konkret atas persoalan yang diketemukan di lapangan.

Sesaat Kapolres, Bupati serta Dandim, melakukan tindakan seperti “panelis” yang juga akan berikan input, asistensi serta pembinaan untuk dampaktivitas kerja tim. Pada saat diperlukan, Kapolres, Bupati serta Dandim juga akan membuat kebijakan sesuai sama kewenangan semasing supaya problem betul-betul terurai serta teratasi hingga orang-orang rasakan faedahnya yaitu kwalitas service umum yang sempurna. Dengan lugas, bisa disebutkan, demikian ada problem, negara ada di tengahnya serta ada dengan rakyat.

Baca Juga  Begini Penyebab Madura United Kalah dari Bhayangkara

Begitu, orang-orang terasa terayomi, terproteksi serta terlayani dengan baik serta efektif.

Selamat HUT Bhayangkara ke-71