SHARE

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerbitkan surat pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto disesalkan masyarakat. Pencekalan ini disebutkan sebagai salah satu bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan dari pimpinan lembaga antirasuah itu

Dalam penilaian masyarakat, pimpinan KPK hanya mencari sensasi dengan memutuskan pemnberian status cekal kepada ketua DPR karena kemungkinan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.

Pada upaya penuntasan kasus e-KTP ini Setya Novanto dinilai sudah bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan kepada KPK saat kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan menjadi saksi ketika kasusnya sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta.

Menjadi sebuah ironi ketika KPK justru tidak menetapkan status cekal tersebut kepada saksi-saksi lainnya dari kalangan anggota DPR, kecuali Miryam S Haryani yang dipersangkakan dan dicekal karena memberikan keterangan palsu.

“KPK jelas tebang pilih, sepertinya ada dendam KPK kepada Setya Novanto, tentu itu tak bisa dibiarkan,” demikian disampaikan Nuri dari Jaksel kepada Nasionalisme.net.

Dari keterangan yang dihimpun Nasionalisme.net, perilaku refresif pimpinan KPK dengan mengajukan pencekalan terhadap Setya Novanto tampaknya tak bisa dilepaskan dari rencana dilakukannya revisi atau amandemen dari Undang-undang KPK. Padahal, revisi UU KPK ini disahkan sebelum Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

Revisi UU KPK juga tak menyangkut pasal terkait pencekalan terhadap saksi dari perkara yang tengah berproses di pengadilan atau disidangkan.

jokgus
Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, Ketua KPK.

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saat ini masih dalam tahapan sosialisasi di masyarakat, dilakukan oleh Badan Keahlian DPR. Sosialisasi ini atas permintaan Presiden Joko Widodo, setelah disahkan melalui paripurna DPR.

Dari beberapa poin penting yang akan direvisi, tak terdapat poin mengenai pencekalan. Perihal pencekalan itu tertuang di pasal 13 UU KPK NO 30 Tahun 2002.

Baca Juga  PAN Yakin Teguh Juwarno Clear

Atas tuntutan masyarakat bisa jadi pasal 13 UU KPK Tahun 2002 tentang pencekalan tersebut bisa di drop. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menganulir atau membatalkan pasal pencegahan seorang saksi dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.

Adapun poin-poin yang akan direvisi dalam UU KPK, terkait pengunduran diri pemimpin KPK, dewan pengawas, ketentuan soal SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), serta tentang penyelidik dan penyidik independen, dan tentang penyitaan.

agus rahardjo dkk
Pimpinan KPK

Adapun penjelasan lengkap terkait poin-poin tersebut yakni :

1. Pengunduran diri pemimpin KPK

Pasal 32 ditambahkan ketentuan bahwa pimpinan KPK yang mengundurkan dir, dilarang menduduki jabatan publik.

Pasal 32 ayat 1 huruf c ditambah ketentuan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Dewan Pengawas

Pada Pasal 37 D mengenai tugas Dewan Pengawas ditambah dua poin, yakni memberikan izin penyadapan dan penyitaan, dan menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK.

Pasal 37 D dalam memilih dan mengangkat Dewan Pengawas, Presiden membentuk Panita Seleksi.

Dalam Pasal 37 E ditambahkan satu ayat yang rumusannya menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik.

3. Ketentuan soal SP3
Sementara, di Pasal 40 mengenai SP3 ditentukan bahwa pemberian itu harus disertai alasan dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada Dewan Pengawas.

SP3 juga dapat dicabut kembali apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan alasan pengentian perkara.

4. Penyelidik dan penyidik independen

Pasal 43 ditambah ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyelidik sendiri sesuai dalam persyaratan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, Pasal 45 ditambah ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai persyaratan dalam undang-undang.

Baca Juga  Setnov: Partai Golkar Tetap Solid dan Aman

5. Penyitaan

Terakhir, Pasal 47A dalam keadaan mendesak, penyitaan BOLEH dilakukan tanpa izin dari dewan pengawas terlebih dahulu.