SHARE
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kedua kanan) berjalan menuju ruang tunggu untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/11). Agus diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012 untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/16

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan tujuh atau delapan saksi pada persidangan keempat kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri, Kamis (30/3) besok di PN Tipikor Jakarta.

Diantara tujuh atau delapan saksi tersebut adalah Miryam S.Haryani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan beberapa anggota DPR.

“Ibu Miryam akan kita panggil kembali,” demikian diungkapkan Irene Putrie, salah satu anggota tim jaksa penuntut umum KPK, Rabu (29/3).

Irene Putrie mengelak menjawab pertanyaan, bagaimana jika Miryam S.Haryani masih tak mau datang pada persidangan besok?

“Kami masih yakin ibu Miryam tetap dapat bersikap kooperatif,” jelas Irene Putrie.

ireneku

Jaksa KPK, Irene Putrie

Terkait pemanggilan kembali Agus Martowardojo, Irene Putrie mengatakan bahwa Gubernur BI itu sebelumnya sudah meminta kesaksiannya dilakukan pada 30 Maret.

“Tempo hari pak Agus minta dijadwalkan hari Kamis ya, jadi mestinya beliau bisa hadir,” ujar jaksa Irene Putrie.

Sedianya, Agus Martowardojo akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kedua pada Kamis (16/3) lampau. Namun, Agus batal bersaksi di pengadilan.

Dalam kasus e-KTP ini Agus akan memberikan keterangan selaku mantan menteri keuangan.

Dalam penjelasannya ketika diperiksa KPK, Agus Martowardojo mengatakan bahwa  Kementerian Keuangan tidak bertanggung jawab dalam proses pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik, tahun 2011-2012, itu.

Menurut Agus, proses pengadaan KTP elektronik merupakan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

Gamawan Fauzi, berkelit tak menerima duit sogokan e-KTP.
Gamawan Fauzi, belum ditetapkan sebagai tersangka

“Tentang keuangan negara itu ada Kementerian Keuangan,  tetapi ada kementerian lain atau lembaga yang menjadi penanggung jawab anggaran,” demikian antara lain disampaikan Agus Martowardojo saat memberikan keterangan pada penyidik KPK, 1 November 2016, sebagaimana dokumen yang diperoleh Nasionaslime.net.

Baca Juga  KPK Mulai Grogi, Banyak Saksi Rame-Rame Cabut BAP

Agus mengatakan, Menteri Keuangan hanya membantu Presiden dalam mengelola keuangan negara, yakni sebagai bendahara umum negara dan mengelola otoritas fiskal negara.

Di sisi lain, Presiden juga memiliki kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran.

Menurut Agus, pengguna anggaran bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran.

Pengguna anggaran termasuk dalam pelaksanaan lelang, pembuatan perjanjian, pengujian kemajuan, hingga pembayaran.

tangkap

“Sedangkan Kemenkeu lebih bertanggung jawab kalau ada permintaan penanggaran, untuk melakukan pengujian, apakah anggarannya ada, apakah uangnya ada, apakah pencatatannya ada, apakah dalam pengurusan permintaan penganggarannya sudah benar,” papar Agus Martowardojo.

Dalam proyek pengadaan KTP elektronik, menurut Agus, Kemendagri  merupakan pelaksana anggaran.

Kemendagri bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.