SHARE
Agus Rahardjo, mengakui belum menutup kasus BLBI dan Bank Century.

Perseteruan antara PDIP vs KPK pernah membawa korban. Ketua KPK yang berani mengganggu kasus BLBI, seperti Abraham Samad, harus tersingkir dari posisinya.

Abraham Samad sempat memerintahkan penyidik di lembaga antikorupsi itu untuk memeriksa tiga menteri di era Presiden Megawati. Hal itu digunakan untuk  menggali informasi pada tingkat penyelidikan kasus penerbitan SKL BLBI di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Kali ini langkah serupa kembali dilakukan oleh Agus Rahardjo. Entah apakah Ketua KPK ini bakal kuat menghadapi serangan balik dari Banteng Ngamuk saat kasusnya dibuka lagi.

“Sebelumnya KPK melakukan pencarian informasi di tingkat penyelidikan beberapa waktu yang lalu untuk kasus terkait BLBI. Nanti kami cek lagi kalau sudah lengkap nanti disampaikan,” ujar Febri Diansyah, jubir KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga sempat berjanji akan menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI di awal kepemimpinanya. Menurut Agus, jika ditemukan cukup bukti maka penyelidikan kasus itu akan ditingkatkan ke penyidikan.

Mereka yang diperiksa pada akhir Desember 2014 itu yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli; mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi; dan Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis.

Pada Desember 1998, Bank Indonesia menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari Rp147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan, Rp138,7 triliun dinyatakan merugikan negara.

Inilah rekor terbesar korupsi di Indonesia yang merugikan negara. PDIP ditengarai menjadi penikmat utama uang negara tersebut.