SHARE

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang selesai pada Jumat (21/7/2017) awal hari.

Pengesahan ini termasuk juga mengambil keputusan ketentuan atas lima gosip krusial dalam RUU Pemilu yang belum juga menjangkau perjanjian dalam kajian tingkat Pansus.

Lima gosip itu yaitu masalah system pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, cara konversi nada, serta alokasi kursi per dapil.

Dengan aklamasi, pilihan paket A disahkan.

Pilihan A terbagi dalam system pemilu terbuka presidential threshold 20-25 %, ambang batas parlemen 4 %, cara konversi nada sainte lague murni, serta kursi dapil 3-10.

System pemilu terbuka

System pemilu seimbang terbuka adalah system yang relatif membebaskan pemilih untuk pilih calon yang dikehendakinya.

Calon legislatif dipilih yaitu mereka yang memperoleh nada paling banyak dari pemilih.

System ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karna dipandang lebih demokratis serta tingkat partisipasi orang-orang semakin lebih tinggi.

Argumennya, pemilih dapat pilih segera wakilnya.

System ini baru betul-betul diaplikasikan pada Pemilu 2009 serta Pemilu 2014.

Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)

Gosip presidential threshold adalah gosip yang paling menyebabkan perbincangan diantara lima gosip krusial yang lain.

Sampai ditetapkan, gosip ini masih tetap memetik kontroversi tidak cuma dari luar parlemen, namun juga di internal parlemen.

Presidential threshold yang pada akhirnya ditetapkan yaitu 20-25 %, yaitu 20 % nada kursi di DPR atau 25 % nada sah nasional.

Ketetapan ini telah diberlakukan pada Pemilu 2009 serta 2014 kemarin.

Walau demikian, pada dua pemilu terlebih dulu, penyelenggaraan pemilu legislatif serta penentuan presiden tidak di gelar dengan serentak.

Pemilu legislatif yang dikerjakan lebih awal, serta akhirnya jadikan ” modal ” dalam mengusung calon presiden pada penentuan presiden.

Sesaat pada Pemilu 2019 yang akan datang, Pileg serta Pilpres juga akan dikerjakan serentak pada hari serta jam yang sama.

Jadi deskripsi, pada Pilpres 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh PDI-P (18, 95 % nada), PKB (9, 04 % nada), Nasdem (6, 72 % nada), Hanura (5, 26 % nada), serta PKPI (0, 91 %).

Bila dipadukan, nada lima partai itu lebih dari 25 %.

Paduan atau koalisi partai-partai itu bisa memajukan calon serta calon wapres.

Sesaat, bila dihitung berdasar pada pencapaian kursi parlemen, kursi paduan empat partai (minus PKPI yang tidak maju ke DPR) sejumlah 208 kursi.

Jumlah itu cukup untuk mencalonkan pasangan capres serta cawapres karna mininum kursi yang perlu dikantongi untuk mencalonkan yaitu 112 kursi.

Bila sesuai sama hasil yang ditetapkan DPR, jadi yang dipakai yaitu hasil penentuan legislatif 2014.

Dengan hal tersebut, langkah perhitungan tidak juga akan jauh berlainan.

Walau demikian, point ini memetik pro serta kontra karna beberapa kelompok menilainya hasil Pemilu 2014 telah tidak dapat dipakai untuk Pilpres 2019.

Partai Gerindra yang menampik saran presidential threshold 20-25 % bahkan juga mengatakannya dengan arti ” ticket usang “.

Ambang batas parlemen

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang disahkan yaitu 4 %.

Berarti, naik 0, 5 % dari Pemilu 2014 kemarin.

Hingga, partai yang pencapaian suaranya tidak menjangkau 4 % pada penentuan legislatif tidak juga akan lolos jadi anggota DPR RI, DPRD Propinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk DPR RI, umpamanya.

PBB serta PKPI tidak dapat lolos pada 2014 lantas karna pencapaian suaranya tidak menjangkau 3, 5 %.

PBB cuma peroleh 1, 46 % nada sedang PKPI cuma 0, 91 % nada.

Point ini sudah disetujui oleh semuanya fraksi di parlemen.

Berlainan dengan point presidential threshold yang dipandang telah tidak relevan karna pemilu legislatif serta penentuan presiden 2019 dikerjakan serentak.

Cara konversi suara

Point kajian cara konversi nada dapat pula cukup rumit.

Cara yang pada akhirnya ” diketok palu ” DPR pada rapat paripurna, Kamis (20/7/2017) malam, yaitu cara sainte lague murni.

Dalam mengonversi nada jadi kursi, cara sainte lague modifikasi membagi jumlah nada setiap partai di satu dapil dengan empat angka konstanta sesuai sama rumus.

Konstanta awalannya diawali dengan angka 1.

Lalu, juga akan dibagi sesuai sama dilanjutkan dengan angka ganjil selanjutnya.

Kemudian, akhirnya diperingkat sesuai sama jumlah kursi dalam satu dapil.

Bila jumlah kursi di dapil itu 10, jadi juga akan di buat 10 posisi.

Cara ini baru diaplikasikan di Indonesia. Pada pemilu-pemilu terlebih dulu, cara yang dipakai yaitu cara bilangan pembagi pemilih (BPP).

Cara BPP yaitu memastikan jumlah kursi dengan mencari nada per kursi terlebih dulu.

Langkahnya, membagi keseluruhan nada sah dengan keseluruhan kursi yang berada di satu daerah penentuan (dapil).

Cara ini relatif untungkan partai menengah serta kecil. Sebab, kesempatan mereka memperoleh kursi sisa lebih terbuka.

Demikian sebaliknya, partai besar juga akan relatif dirugikan.

Cara sainte lague murni oleh beberapa pihak dinilai lebih adil. Partai dengan pencapaian nada besar juga akan memperoleh semakin banyak kursi, sedang partai dengan pencapaian nada kecil pasti juga akan memperoleh kursi yang lebih sedikit juga.

Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) satu diantara yang menilainya cara sainte lague murni lebih adil.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, waktu dihubungi, Jumat (21/7/2017), mengemukakan, cara itu juga akan memberi keadilan serta proporsionalitas nada pada partai politik peserta pemilu.

Hingga, lebih terjamin proporsionalitas pada jumlah pencapaian nada parpol dengan jumlah kursi yang didapat.

Alokasi kursi per dapil

Point alokasi kursi per dapil atau district magnitude yang diketok DPR sama dengan Pemilu terlebih dulu, yaitu 3-10.

Berarti, jumlah minimal kursi dalam satu dapil yaitu 3 kursi, sedang jumlah kursi maximumnya yaitu 10 kursi.

Tidak banyak yang beralih dari point ini karna sama dengan pemilu terlebih dulu.

Dalam kajian Rancangan Undang-Undang Pemilu pernah berkembang perubahan alokasi kursi per dapil.

Pernah mengemuka jadi 3-8 atau bahkan juga jadi bertambah jadi 3-12.

Dengan dinamika kajian yang tinggi, keluar juga pertimbangan beda di Pansus.

Bila alokasi kursi dirubah konfigurasinya, jadi juga akan menaikkan kerumitan karna dibutuhkan pengaturan ulang daerah penentuan.

Walau sebenarnya, dinamika yang ada telah cukup tinggi.