SHARE

JAKARTA — Gelombang penolakan mengalir dari kelompok petani tebu sesudah pemerintah menggerakkan kebijakan aplikasi Pajak Bertambahnya Nilai (PPN) 10 % untuk komoditas pertanian atau perkebunan, termasuk juga gula.

Lalu sebenarnya apa argumen pemerintah mengaplikasikan kebijakan pengenaan PPN 10 % pada gula yang notabene dipandang masih tetap jadi komoditas strategis?

Kepala Tubuh Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menerangkan, sesungguhnya kebijakan PPN 10 % atas gula pasir serta product pertanian atau perkebunan digerakkan karena ada uji materi atas Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 31 Th. 2007. Ketentuan itu mengaturan mengenai barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, termasuk juga penyerahan barang hasil pertanan serta perkebunan.

Suahasil mengungkap, awal mulanya Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Indonesia yang memajukan uji materi atas PP Nomor 31 Th. 2007 mengenai perubahan ke-4 atas PP Nomor 12 Th. 2001 mengenai Import Serta Atau Penyerahan Barang Terkena Pajak Spesifik Yang Berbentuk Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN itu. Hal yang berlangsung setelah itu, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi itu serta diambil kesimpulan kalau barang hasil pertanian serta perkebunan bukanlah sekali lagi jadi komoditas strategis. Hal semacam ini tertuang di pasal 16B Undang-Undang (UU) mengenai PPN.

” Konsekwensinya ya mesti dipungut PPN 10 % atas penyerahannya, ” tutur Suahasil, Senin (10/7).

Pemerintah, lanjut Suahasil, mengerti kalau kebijakan ini di satu bagian punya potensi perugikan banyak kelompok terlebih petani serta pebisnis taraf kecil sampai menengah. Cuma saja, ia mengingatkan kalau tidak semuanya entrepreneur dikenai PPN 10 % atas gula.

UU PPN mengaplikasikan threshold atas rotasi uang atau omzet sebesar Rp 4, 8 miliar. Berarti, tidak semuanya entrepreneur harus jadi Entrepreneur Terkena Pajak (PKP) yang diharuskan memungut PPN waktu jual barang.

Baca Juga  Akhlak Muslim

Diluar itu, Suahasil meneruskan, meskipun mereka jadi PKP dengan konsekwensi mesti memungut PPN 10 % serta dipungut oleh petani, jadi pungutan itu juga akan jadi pajak input untuk konsumen serta bisa dikreditkan atau dikurangkan.

” Jadi penilaian ini (PPN 10 %) juga akan kurangi keuntungan petani agak misleading, mengingat PPN bukanlah cost yang kurangi laba, ” tutur Suahasil.