SHARE
Andi Narogong, di pengadilan membnerikan kesaksian jika bertemua Setya Novanto hanya bahas masalah atribut kampanye.

Dakwaan KPK tentang adanya peran Setya Novanto dalam kasus e-KTP, kembali dimentahkan. Kali ini oleh pengusaha dan rekanan Kemendagri dalam pembuatan e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5/2017) Andi membantah pernah membahas proyek pengadaan KTP Elektronik dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Andi mengaku awal perkenalannya dengan Setya pada tahun 2009 karena urusan bisnis pengadaan kaos dan atribut kampanye pada tahun 2009.   Tidak ada urusan soal e-KTP.

Andi secara jelas dan lugas menyatakan hal itu saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum  dalam persidangan tersebut. Ia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5).

“Saya memang diperkenalkan dengan Setya Novanto oleh orang yang datang ke kantor saya. Namanya Herman, tapi saya lupa sebagai apa. Dia bilang Partai Golkar sedang butuh atribut kampanye,” ujar Andi, yang notabene adalah pengusaha konveksi.

Selanjutnya, Andi atas persetujuan Herman kemudian menemui Setya Novanto di kafe Tee Box, Jakarta. Ia datang untuk membicarakan kaos partai untuk kepentingan kampanye saat itu. Tidak ada maskud lain, selain urusan atribut kampanye. Ia menegaskan bahwa pertemuan dengan Setya hanya dilakukan di Tee Box.

Sementara dalam beberapa dakwaan seperti pertemuan mereka di Hotel Grand Melia, Andi Narogong lagi-lagi membantahnya. Begitu pula dengan pertemuan mereka di rumah di Jalan Wijaya, mereka sama sekali tidak pernah bertemu.

“Pernah antar Paulus Tanos ke kantor Setya Novanto di SCBD?” tanya jaksa Abdul.

“Tidak pernah,” jawab Andi dengan lugas.

Jawaban tegas dan jelas dari Andi Narogong ini menjelaskan semua, bahwa Setya Novanto sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kasus e-KTP.

Baca Juga  Ini Ringkasan UU Pemilu yang Sudah Disahkan di Rapat Paripurna DPR

Seharusnya jawaban di bawah sumpah itu, membuat KPK sadar untuk segera mencabut sattus cekal yang dikenakan kepada Setya Novanto.