SHARE

Nama Andi Agustinus atau Andi Narogong banyak disebut dalam dakwaan kasua dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau proyek e-KTP.

Ia dianggap berperan besar dalam megakorupsi tersebut, karena uang yang dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak mengalir melalui dirinya.

Kehadirannya untuk pemeriksaan lanjutan kasus ini di persidangan harus diprioritaskan.

Oleh karenanya tim jaksa penuntut umum dari KPK segera menghadirkannya di persidangan.

Irene Putri, salah satu anggota tim jaksa KPK,  memastikan Andi Narogong akan segera dihadirkan sebagai saksi.

“Saya belum lihat list-nya, tapi pasti kami hadirkan,” ujar Irene Putri.

kpkirene

Namun, belum dipastikan kapan Andi bersaksi dalam sidang. Irene mengatakan, pertanyaan yang akan diajukan kepada Andi yakni seputar anggaran yang dikucurkan untuk sejumlah pihak untuk memuluskan pengesahan anggaran proyek e-KTP.

“Andi kan dari awal dia orang yang tahu. Dari awal banget sampai ujungnya, dia tahu,” kata Irene.

Andi merupakan seorang pengusaha konveksi. Namun, dia mampu mengucurkan dana yang jumlahnya tidak sedikit untuk memuluskan proyek E-KTP Irene mengatakan, KPK

Nama Andi Agustinus atau Andi Narogong banyak disebut dalam dakwaan kasua dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau proyek e-KTP.

Ia dianggap berperan besar dalam megakorupsi tersebut, karena uang yang dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak mengalir melalui dirinya.

Kehadirannya untuk pemeriksaan lanjutan kasus ini di persidangan harus diprioritaskan.

Oleh karenanya tim jaksa penuntut umum dari KPK segera menghadirkannya di persidangan.

Irene Putri, salah satu anggota tim jaksa KPK,  memastikan Andi Narogong akan segera dihadirkan sebagai saksi.

“Saya belum lihat list-nya, tapi pasti kami hadirkan,” ujar Irene Putri.

Namun, belum dipastikan kapan Andi bersaksi dalam sidang. Irene mengatakan, pertanyaan yang akan diajukan kepada Andi yakni seputar anggaran yang dikucurkan untuk sejumlah pihak untuk memuluskan pengesahan anggaran proyek e-KTP.

Baca Juga  Gamawan Fauzi Minta Dikutuk, Ini Kata Netizen

“Andi kan dari awal dia orang yang tahu. Dari awal banget sampai ujungnya, dia tahu,” kata Irene.

nasru

Andi merupakan seorang pengusaha konveksi. Namun, dia mampu mengucurkan dana yang jumlahnya tidak sedikit untuk memuluskan proyek e-KTP  Irene mengatakan, KPK bertanya-tanya apakah uang tersebut murni milik Andi..

“Yang ada di situ (dakwaan), dia bagi-bagi uang kan, siapakah pendananya? Mudah-mudahan kita tahu, ya,” kata Irene.

Dalam dakwaan, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa pihak yang disebutkan diduga menerima aliran dana e-KTP Kemendagri ini, antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dia melobi para pejabat di DPR RI sebagai representasi partai agar mendukung anggaran proyek e-KTP yang diusulkan oleh Kemendagri tersebut.

Hingga kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP Kemendagri ini.00

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk ke sejumlah pejabat Kementerian Dalam  Negeri.

KPK bertanya-tanya apakah uang tersebut murni milik Andi.

“Yang ada di situ (dakwaan), dia bagi-bagi uang kan, siapakah pendananya? Mudah-mudahan kita tahu, ya,” kata Irene.

angketdpr1

Dalam dakwaan, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa pihak yang disebutkan diduga menerima aliran dana e-KTP Kemendagri ini, antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dia melobi para pejabat di DPR RI sebagai representasi partai agar mendukung anggaran proyek e-KTP yang diusulkan oleh Kemendagri tersebut.

Hingga kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Baca Juga  Hebat, Partai Golkar Bangga Pilkada Sukses

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP Kemendagri ini.00

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk ke sejumlah pejabat Kementerian Dalam  Negeri.