SHARE
Andi Narogong ingin ikut konsorsium PNRI untuk luaskan dan kembangkan usahanya.

KPK kembali menemui jalan buntu, saat ingin mengaitkan tersangka kasus e-KTP, Andi Narogong dengan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Sebaliknya, Andi justru mengaku ia mendapatkan kemudahan dalam kasus e-KTP dari pihak Kemendagri.

Pernyataan tersebut jelas diungkapkan oleh Andi Narogong alias Andi Agustinus saat jaksa Penuntut umum dalam persidangan kasus e-KTP di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Andi menjelaskan perusahaan yang dia pimpin, PT Cahaya WIjaya Kusuma pernah berniat mengikuti lelang e-KTP. Namun karena tidak memiliki kemampuan, sementara dia ingin meluaskan usahanya, maka ia menghubungi pihak Kemendgrai.

“Dulu saya, ada PT Cahaya WIjaya Kusuma, mau ikut untuk mengikuti salah satu anggota konsorsium PNRI. Namun, saya berusaha untuk ikut dalam konsorsium PNRI, hanya ada sedikit kendala yaitu saya terbentur administrasi,” jelas Andi.

Jaksa lantas bertanya kembali apa syarat administrasi yang dimaksud. Andi menjelaskan, syarat tersebut terkiat izin intelijen untuk security printing dan kemampuan dasar dalam percetakan.

“Tidak ada izin dari badan intelijen untuk security printing, kemudian saya juga tidak ada kemampuan dasar dalam percetakan,” jelas Andi.

Menurut Andi, ia berniat ikut konsorsium meski tak punya kemampuan dasar karena ingin mengembangkan usahanya. Awalnya usaha Andi bergerak di bidang garmen, namun ingin dikembangkan ke arah percetakan.

“Alasan saya sederhana, saya ingin mencari, mengembangkan usaha, yang tadinya saya di bidang garmen, kemudian saya mencoba untuk bergerak di bidang percetakan,” tuturnya.

Andi merupakan tersangka ketiga di kasus e-KTP. Andi juga disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto membagi-bagikan sejumlah uang ke sejumlah pihak. Mulai dari Anggota DPR hingga Pejabat Kemendagri.

Lantaran dibantu pihak Kemendagri, Andi Narogong akhirnya justru terseret dalam kasus tersebut. Ia tidak menyangka jika perkenalannya dengan pihak Kemendagri akan berbuntut panjang.