SHARE

Staf Spesial Presiden Bagian Komunikasi Johan Budi menyebutkan, pihak Istana Kepresidenan tidak cemas dengan langkah pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, yang meneror juga akan menuntut Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Johan, langkah itu adalah hak Yusril.

Yusril meneror juga akan menuntut UU Pemilu bila ketetapan tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak dihapuskan.

” Oh tidak (cemas). Kan tidak dapat melarang juga. Itu haknya Pak Yusril, ” kata Johan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Sekarang ini, kajian RUU Pemilu pada pemerintah serta DPR masih tetap buntu.

Kebuntuan itu karna belum juga diraih perjanjian masalah presidential threshold.

Pemerintah dengan PDI-P, Golkar, serta Nasdem menginginkan memakai ketentuan lama, dimana parpol atau paduan parpol mesti mengantongi 20 % kursi DPR atau 25 % nada sah nasional untuk mengusung calon presiden serta wapres.

Parpol beda seperti Gerindra, PKS, PKB, PAN, PPP serta Hanura masih tetap berusaha mencari jalan tengah dengan menyarankan presidential threshold di angka sekitaran 10 %.

Sesaat, Partai Demokrat menginginkan presidential threshold 0 % atau dihapuskan.

Johan menyebutkan, adalah hak tiap-tiap warga negara, termasuk juga Yusril, untuk menuntut UU ke MK.

Tetapi, Johan mengutamakan, ancaman itu akan tidak merubah sikap pemerintah masalah presidential threshold.

Sikap pemerintah seutuhnya juga akan bergantung dari kajian RUU Pemilu dengan sepuluh fraksi di DPR.

” Undang-Undang itu kan perjanjian pemerintah serta DPR. Tetap dalam diskusi saat ini, ” tutur Johan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga terlebih dulu mempersilakan Yusril untuk menuntut ke MK.

Tetapi, ia menyatakan kalau pemerintah juga akan tetaplah menjaga presidential threshold di angka 20-25 %.

Dihapuskan

Mengenai, Yusril menilainya, presidential threshold semestinya dihapuskan karna Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan pemilu legislatif serta pemilu presiden jalan serentak.

Pemakaian hasil Pemilu 2014 untuk Pilpres 2019 dinilai tidak relevan.

” Bila presidential treshold tetaplah ada, berapapun angka persentasenya, jadi ketentuan itu yaitu inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 22E UUD 45, ” kata Ketua Umum Partai Bln. Bintang ini.

Yusril juga mengingatkan kalau efeknya juga akan begitu fatal bila MK membatalkan ketetapan presidential threshold dalam UU Pemilu.

Terlebih, bila putusan MK itu keluar sesudah pilpres di gelar. Pilpres 2019 juga akan dipandang inkonstitusional karna di gelar berdasar pada UU Pemilu yang dibatalkan MK.

” Bila Pilpres itu inkonstitusional, jadi hancur leburlah negara ini sebab pemimpin negaranya tidak memiliki legitimasi untuk menggerakkan roda pemerintahan, ” kata Yusril.