SHARE

Wakil Khatib Syuriah Pengurus Lokasi Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Taufik Damas, memberi komentar pernyataan kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra berkaitan penerbitan Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Yusril memiliki pendapat semuanya ormas punya potensi dibubarkan oleh pemerintah memakai perppu itu, termasuk juga Nahdlatul Ulama (NU).

” Bila perppu itu untuk organisasi yang anti-Pancasila, bila NU itu begitu mensupport Pancasila. Bagaimana mungkin saja NU dibubarkan? Ya tidak dapat, ” tutur Taufik waktu didapati dalam satu diskusi di lokasi Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Taufik menilainya, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang membubarkan ormas lewat Perppu No. 2 Th. 2017. Menurutnya, pemerintah akan tidak mempertaruhkan tempat politiknya dengan melakukan tindakan otoriter.

” Jadi bila lalu orang memikirkan ada penyalahgunaan perppu hingga melahirkan sikap kewenang-wenangan, saya lihat tidak sejauh itu, ” kata Taufik.

Terlebih dulu, Yusril menilainya sebagian pasal dalam Perppu Ormas punya potensi memberangus kebebasan berserikat. Ditambah sekali lagi dengan ketidakjelasan pengertian ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila. Begitu, semuanya ormas punya potensi dibubarkan oleh pemerintah.

” Jadi saya ingatkan ke semuanya pimpinan ormas janganlah suka dahulu. Saat ini ada yang suka kan, ketertarikan. Ini dapat berbalik ke semuanya. NU dapat juga bubar dengan ormas ini karenanya kita mesti hati-hati dengan perubahan ini, ” tutur Yusril selesai mengikuti Jubir HTI memajukan tuntutan uji materi Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Dia mencontohkan pasal 59 ayat (4) jadi satu diantara pasal karet. Di bagian keterangan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c mengatakan, ” ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila diantaranya ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau memahami beda yang mempunyai tujuan ganti/merubah Pancasila serta Undang-Undang Basic Th. 1945. ”

Tetapi, lanjut Yusril, Perppu itu tidak menerangkan dengan detail tentang penafsiran memahami yang bertentangan dengan Pancasila. Di bagian beda, penafsiran satu memahami tanpa ada lewat pengadilan juga akan menimbulkan tafsir tunggal dari pemerintah.

” Pasal ini karet karna singkatnya mengatur memahami seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam sisi keterangan tidak mengatur etika apa pun, ” kata dia.

” Serta penafsiran satu ajaran, bila tidak lewat pengadilan, jadi tafsir cuma datang dari pemerintah. Tafsir anti-Pancasila dapat berlainan pada satu rezim dengan rezim yang beda. Pemerintah dapat seenaknya menafsirkan, ” ucapnya.

Yusril juga menyoroti pasal 59 ayat (4) huruf a tentang larangan ormas bertindak permusuhan pada suku, agama, ras atau kelompok.

Dia menyatakan ketetapan dalam pasal itu juga ditata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sangsi hukum yang berlainan. Begitu, kata Yusril, tumpang tindih ketentuan juga akan menyebabkan ketidakpastian hukum.

” Pasal 59 tentang larangan aksi permusuhan SARA itu telah ditata dalam KUHP, namun sanksinya berlainan. Jadi ingin pasal mana yang juga akan digunakan. Hal semacam ini tunjukkan tak ada kepastian hukum, ” kata Yusril.

Diluar itu, Yusril juga mengkritik tentang aplikasi ketetapan pidana dalam pasal 82A. Pasal itu menyebutkan kalau anggota atau pengurus ormas dapat dipidana penjara bila tidak mematuhi ketetapan Perppu.

Terlebih dulu ketetapan tentang aplikasi sangsi pidana tidak ditata dalam UU Ormas.

” Ini kan tidak terang. Di pasal 59 mengatur beberapa hal yang dilarang dikerjakan oleh organisasi, namun di pasal 82A mengatur pidana yang menghukum orang, ” katanya.