SHARE

Pembentukan hak angket kini tinggal bergantung pada persetujuan keputusan sidang paripurna DPR.

Rencana pembentukan hak angket ini sudah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu.

Meski pengguliran hak angket ini sempat menuai pro dan kontra, namun sudah setujui dalam rapat pleno Komisi III, sehingga kini tinggal menunggu persetujuan di sidang paripurna yang dihadiri 560 anggota dewan.

Menurut keterangan Bambang Soesatyo, Ketua Komisi IIII DPR, sebagian besar anggota dari seluruh fraksi di DPR menyetujui hak angket ini. Namun, keputusannya tetap di sidang paripurna.

Kinerja KPK akan diselidiki oleh anggota Komisi II DPR RI.
Kinerja KPK akan dibidik oleh hak angket DPR.

“Soal penolakan dari berbagai pihak, saya dapat memahaminya. Saya sendiri tidak happy. Namun, sebagai pimpinan komisi saya juga tidak bisa menterpedo keputusan komisi. Saya hanya berharap kepada para pihak, agar menahan diri dan instrospeksi,” ujar Bamsoet, sapaan dari Bambang Soesatyo.

“Kami juga dapat memahami jika KPK keberatan untuk membuka sebagian kecil cuplikan rekaman pemeriksaan yang terkait dengan penyebutan sejumlah nama anggota DPR yang dituding menekan Miryam. Mengingat di dalam BAP dakwaan seperti yang ditegaskan pimpinan KPK dalam rapat dengan Komisi III pekan lalu, memang tidak ada,” sambung politikus Golkar itu.

Menurut Bamsoet, KPK memiliki kewenangan dalam UU untuk penegakkan hukum di tindak pidana korupsi.

Begitu pula DPR yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga tinggi negara.

“DPR juga punya kewenangan atas perintah UU untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan UU dan kepatuhan terhadap penggunaan anggaran negara oleh pemerintah (termasuk presiden) dan lembaga tinggi negara lainnya termasuk KPK,” tegas Bamsoet.

Baca Juga  Fahri Hamzah, Kasus e-KTP itu Semua Bohong