SHARE

Jakarta – Tubuh Biaya (Banggar) DPR RI mengemukakan laporan hasil kajian perbincangan pendahuluan Rancangan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (RAPBN) 2018. Laporan ini adalah hasil kajian pada Banggar DPR RI serta pemerintah.

Laporan itu di sampaikan Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna DPR, Selasa (11/7/2017). Berkaitan subsidi BBM spesifik serta LPG 3 kg, Azis menyebutkan, pemberian subsidi BBM type spesifik serta LPG tabung 3 kg juga akan dilanjutkan dengan terbatas serta tertutup.

” Meneruskan distribusi LPG tabung 3 kg dengan pas tujuan untuk rumah tangga (RT) miskin serta rawan, dan penyesuaian harga menuju keekonomian dengan mengintegrasikan LPG tabung 3 kg dengan Program Keluarga Keinginan (PKH), ” kata dia.

Dia menyebutkan, kebijakan daya 2018 adalah penambahan serta pengembangan jaringan gas kota untuk rumah tangga dalam rencana mengatur subsidi LPG 3 kg serta diversifikasi daya. Lalu, tingkatkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian serta pengawasan mengkonsumsi BBM bersubsidi serta LPG 3 kg.

Berkaitan kebijakan listrik th. 2018 diantaranya, tingkatkan efisiensi biaya lewat penambahan efisiensi penyediaan tenaga listrik dengan optimalisasi pembangkit listrik memiliki bahan bakar non-BBM.

” Melakukan perbaikan ketepatan tujuan penerima subsidi listrik rumah tangga dengan sambungan daya 450 VA serta daya 900 VA untuk RT miskin serta rawan, ” tutur dia.

Lantas, mendorong pemakaian daya baru paling barukan (EBT) jadi daya input tenaga listrik lewat optimalisasi support APBN pada pengembangan EBT. Itu ditempuh lewat insentif perpajakan, berbelanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (DAK) fisik.