SHARE

Wakil Ketua Panitia Spesial Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi menyatakan pihaknya telah makin percaya dengan langkah memajukan angket pada KPK.

Hal tersebut sesudah memohon pandangan hukum dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) tempo hari.

” (Saat itu) ada keragu-raguan. Namun saat ini saya anggap tak ada sekali lagi keragu-raguan dengan pendapat Prof Yusril tempo hari, ” kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Politisi Partai Nasdem itu sempat juga berkomebtar masalah saran Yusril supaya KPK membawa hak angket KPK ke pengadilan bila menilainya pembentukan pansus tidak sah. Hal tersebut untuk hindari pro-kontra.

Tetapi, Taufiqulhadi menilainya saran itu teelalu jauh karna sekarang ini Pansus terasa keabsahan pembentukannya telah jelas benderang.

Ia juga memohon semua pihak untuk berhenti berpolemik teekait keabsahan pembentukan pansus karna hak angket adalah hak konstitusional anggota dewan.

” Jadi kami berhenti pada step itu (keabsahan), kami juga akan mengambil langkah pada step selanjutnya dalam konteks angket ini. Saya mengharapkan KPK untuk bekerja bersama, ” ucap anggota Komisi III DPR itu.

Yusril terlebih dulu menyebutkan KPK dapat meniti jalur pengadilan bila tidak sepakat dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK yang dibuat DPR.

Ketentuan membuat hak angket, kata dia, janganlah dilawan dengan politik, namun lewat jalur hukum.

” Ketentuan itu telah ada. Bila KPK tidak sepakat, dia bawa ke pengadilan, persoalkan ketentuan DPR sah atau tidak sah, ” kata Yusril, dalam rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Yusril menyebutkan, dalam sistem hukum itu, beberapa pakar dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberi pandangan. Bila perlu, KPK bisa memohon putusan sela.

Dengan hal tersebut, aktivitas Pansus dapat dihentikan sesaat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetaplah.

Sedang Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, KPK belum juga merencanakan membawa masalah angket ke pengadilan.

” Belum juga, kami belumlah ada gagasan, ” kata Febri, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (10/7/2017) malam.

Febri menyebutkan, KPK pilih konsentrasi mengatasi masalah korupsi yang tengah diusut seperti e-KTP, BLBI, serta beberapa masalah yang lain.