SHARE

Rencana dilakukannya revisi atas Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi masih berjalan. Untuk itu, DPR masih terus melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menghimpun pendapat atau pandangan masyarakat tentang perlu-tidaknya revisi sejumlah undang undang terkait fungsi, peran atau kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Sosialisasi ke masyarakat adalah tahapan yang wajib dilalui oleh DPR sesuai kesepakatan dengan pemerintah. Kendati demikian, kalangan anggota dewan membantah jika sosialisasi dari rencana revisi undang undang KPK yang sekarang semakin digencarkan terkait dengan dugaan keterlibatan banyak anggota DPR dalam kasus korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

kpkikii

Sementara, di sisi lain, kalangan di luar DPR meyakini bahwa apapun pembahasan yang akan dilakukan DPR sebenarnya tak menentukan nasib apakah RUU ini akan lolos menjadi UU atau tidak.

Disebutkan, nasib RUU revisi KPK justru ada di tangan pemerintah. Bolanya ada di pemerintah. Pertanyaannya, pemerintah mau turut atau tidak?

Partisipasi pemerintah nanti akan terlihat dalam surat yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

Lalu apa tanggapan Istana terhadap revisi ini dan desakan dari publik untuk menolaknya? “Sikap presiden sendiri sejak dari awal sudah disampaikan, bahwa pemerintah ingin memperkuat KPK,” ujar juru bicara presiden Johan Budi SP.

jojo

“Kalau visi itu memperlemah, pemerintah akan menarik diri,” kata Johan.

Yang jelas, revisi dari UU KPK tidak masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2017. Ini berbeda dengan saat dilakukannya revisi atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dimasukkan dalam Proglenas 2016.
Saat itu adalah buat kedua kalinya revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas. Sebelumnya, revisi UU KPK pernah masuk dalam Prolegnas tahun 2015 saat rapat antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Komisi III DPR digelar.
kpkikuikuk

Apa saja poin perubahan yang akan diajukan oleh DPR dalam rencana revisi UU KPK?

Baca Juga  Ini Alasan Setya Novanto Tak Campuri Hak Angket kepada KPK

Penyadapan (Pasal 12 A dan B)

DPR menginginkan penerapan penyadapan harus memenuhi tiga syarat.

  1. Memiliki bukti permulaan yang cukup.
  2. Harus ada izin tertulis dari dewan pengawas.
  3. Memiliki batas waktu tiga bulan hingga izin tertulis keluar dari dewan pengawas. Tapi dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin dewan pengawas.
Anggota Dewan Pengawas (Pasal 37D).
Menurut draf tersebut, anggota dewan pengawas terdiri dari 5 orang dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3, Pasal 40).
KPK memiliki wewenang untuk mengeluarkan SP3.
kopkpi
Penyelidik (Pasal 43 dan 43A)
Penyelidiki KPK merupakan penyelidik yang diperbantukan dari Kepolisian RI. Penyelidik harus memenuhi syarat antara lain bertugas dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan yang diselenggarakan oleh Polri bekerjasama dengan KPK.

Upaya memasukan revisi UU KPK ke Prolegnas sebenarnya sudah dilakukan DPR sejak 2011 lalu.

Tiap tahun, DPR berupaya memasukkan revisi UU KPK. Pada tahun 2015 saja, DPR telah mengusulkan sebanyak tiga kali agar revisi masuk prolegnas, yakni pada Juni, Oktober, dan Desember.

Tiap tahun juga, kritik tentang revisi ini dikemukakan oleh ICW dan tokoh masyarakat.

kokikiop