SHARE
Sidang kasus korupsi e-KTP, Kamis 13 April 2017, makin membuka peran Gamawan Fauzi.

Dalam kanjutan kasus persidangan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/4/2017), terungkap peran Gamawan Fauzi yang sangat sentral dalam tender proyek tersebut. Gamawan yang menjabat sebagai Mendagri pada era tersebut, nekad meloloskan konsorsium PNRI, meski perusahaan tersebut sebenarnya tidak lolos dalam lelang proyek itu.

Dari tiga peserta lelang, semua konsorsium perusahaan yang mengikuti lelang proyek KTP elektronik tidak satu pun yang memenuhi kualifikasi. Hal ini diketahui  saat pengujian perangkat dan output atau proof of concept (POC).

Baik Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Astragraphia, dan Mega Global Jaya Grafia Cipta, semuanya tidak lolos. POC tersebut meliputi pengujian simulasi layanan KTP elektronik, pengujian pencetakan blangko KTP elektronik, pengujian chip, dan pengujian AFIS dengan melakukan uji perekaman.

Setelah dilakukan evaluasi teknis, tidak satu pun konsorsium yang berhasil mengintegrasikan Key Management Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HMS). Hal ini membuat penawaran yang mereka ajukan tidak memenuhi kriteria yang diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“Waktu itu kan yang maksa itu adalah HSM yang menggunakan produk lain, jadi digunakan produk lain,” kata staf Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dwidharma Priyasta, dalam persidangan.

Menurut Dwidharma, pihaknya menemukan konsorsium justru menggunakan produk bukan merk yang ditawarkan. Dwidharma Priyasta yang bertugas sebagai penguji chip mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Ketua Panita Lelang.

“Kami laporkan kepada panitia lelang ada kondisi ini harus seperti apa. Tidak ada rekomendasi,” kata Dwidharma Priyasta. Akan tetapi rekomendasi itu dipinggirkan begitu saja.

Sugiharto tetap memerintahkan kepada ketua Panitia Pengadaan Lelang Drajat Wisnu Setyawan untuk tetap melanjutkan. Walau tidak ada yang lolos uji POC tersebut, Panitia akhirnya memenangkan PNRI sebagai pemenang mengalahkan Astragraphia dan Mega Global Jaya Grafia Cipta.

Baca Juga  Gamawan Fauzi Kutu Loncat, Dibantu PDI-P Jadi Mendagri, Eh ke Demokrat

Selain itu, panitia lelang tidak mengindahkan saran dari LKPP yang disampaikan Agus Rahardjo karena sudah diperintahkan PPK. “Panitia itu sebagai bawahan dari PPK, Pak. Sekarang PPK meminta lelang digabung ya kita laksanakan. Nota dinasnya seperti itu Pak,” kata Sekretaris Pengadaan dan panita lelang Pringgo Hadi Tjahyono.

Sembilan lingkun pekerjaan tersebut adalah pengadaan blanko berbasis chip, pengadaan peralatan di data center dan disaster recovery center di Pusat. Kemudian, pengadaan peralatan perangkat keras di Kabupaten/Kota, pengadaan perangkat keras di Kecamatan, pengadaan sistem AFIS, pengadaan perangkat lunak.

Layanan keahlian pendukung kegiatan penerapan KTP elektronik, bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis. Serta penyediaan jaringan komunikasi data atau NIK dan KTP elektronik.