SHARE

Meski tengah dibayangi hak angket DPR, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terus bekerja membongkar skandal korupsi di tanah air dan tidak terpengaruh.

Menurut mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, KPK harus terus berkomitmen bekerja mengungkap kasus korupsi yang tengah diselidikinya. Sekali lembaga itu menutupi satu kasus, maka akan berdampak buruk pada keberlangsungan KPK.

“Kasus korupsi lain harus dibongkar dengan sungguh-sungguh, jangan ditutup-tutupi,” kata Busyro.

“Kalau ada yang ditutup-tutupi lalu ada (pihak) yang membuka maka remuk, jatuh KPK,” jelasnya.

busik
Busyro Muqoddas. KPK kebal

Kendati demikian, Busyro Muqoddas agaknya tidak tepat dengan mengatakan bahwa KPK tidak usah memikirkan apalagi terpengaruh oleh hak angket DPR tersebut.

Sebagai sebuah lembaga, kata Busyro, KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa dikendalikan begitu saja oleh hak angket. Intinya, KPK kebal terhadap hak angket atau kewajiban untuk diawasi dan dikontrol.

“Undang-undangnya begitu, jadi (KPK) bukan menjadi objek angket itu. Objek angket itu ya aparat penegak hukum di bawah pemerintah, kepolisian, kejaksaan. Pengadilan saja tidak bisa,” ucap Busyro.

Sangat jelas jika pernyataan Busyro Muqoddas lebih banyak unsur pembelaannya terhadap KPK. Itu memang wajar saja. Namun, Busyro kebablasan jika menyebut KPK tidak bisa “diintervensi” melalui sebuah kebijakan yang bersifat untuk mengawasi dan mengontrol, seperti hak angket DPR tersebut.

Pernyataan Busyro sangat  bertentangan dengan pendapat hukum dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Romli Atmasasmita.

romliku
Prof.Romli Atmasasmita. KPK juga dikontrol

Pandangan Prof.Romli Atmasasmita bisa menjadi rujukan atau pegangan karena ia adalah salah satu anggota dari tim yang merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Pendapat hukum dari Prof.Romli Atmasasmita adalah, KPK sangat bisa dikontrol oleh hak angket DPR terkait adanya tujuh dugaan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara di KPK.

Baca Juga  Kejar Hak Angket KPK Dijelang Reses

Hak angket DPR ditujukan untuk mempertanyakan dugaan pelanggaran atas kepatuhan terhadap undang-undang, terkait dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Kepatuhan Hukum BPK terhadap KPK menemukan adanya tujuh dugaan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara di KPK.