SHARE

Hingga Rabu, 31 Mei ini, sudah lima fraksi yang mengirimkan nama-nama kadernya untuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-5 fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP dan Fraksi Hanura. Lima fraksi yang belum memastikan mengirimkan wakilnya adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN serta Fraksi PKB dan Fraksi PKS.

Saat ini masih terus dilakukan lobi-lobi agar lima fraksi lainnya bisa bekerjasama, turut menyertakan wakilnya. Satu-dua fraksi mengisyaratkan masih bersikap “wait & see”, namun fraksi lainnya tetap memastikan tak akan mengirimkan wakilnya, seperti Fraksi Demokrat, PAN dan PKS.

pansuskpk
Pembentukan Pansus KPK

Berbagai elemen masyarakat juga terus mengikuti dan mencermati perkembangan dari pembentukan Pansus Hak Angket KPK ini. Masyarakat memahamin jika pembentukan Pansus Hak Angket KPK ini adalah hak konstitusional anggota dewan atau DPR, yang menjadi representasi/perwakilan mereka. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat mengapresiasi pembentukan Pansus KPK ini.

Apalagi, mereka sangat memahami bahwa keberadaan pansus tersebut sebenarnya tidak untuk membuat KPK lemah, melemahkan KPK seperti bahasa yang dikumandangkan sebagian orang. Pansus ini tentunya juga tidak akan membuat KPK hancur, seperti yang dikhawatirkan.

Masyarakat juga menganggap fraksi yang belum menentukan sikap untuk mengirim anggotanya ke Pansus KPK mencari pencitraan.

didik
Didik Mukriyanto

 

Fraksi Demokrat, misalnya, menegaskan tetap tidak akan mengirimkan wakilnya masuk Pansus KPK ini. “Kita tentu meneguhkan standing kita di awal karena kita memang tidak ikut bertanggungjawab terkait angket, kita tidak setuju angket. Sikap fraksi kami sudah final,” kata Sekretaris Demokrat Didik Mukriyanto, Rabu (30/5).

Didik mengatakan masyarakat akan melihat fraksi yang berpihak kepada KPK untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut. Ia menuturkan proses hak angket harus terbuka kepada publik.

Baca Juga  KPK Sukses Mempermalukan BPK, Lanjutan Perseteruan dari Kasus RS Sumber Waras

“Tapi sekali lagi kami Demokrat tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab apapun yang diputuskan angket sehingga sikap itu yg kami tindaklanjuti dengan tidak mengirim wakil kami,” kata Anggota Komisi III DPR itu.