SHARE
Chairuman Harhap, menolak jika didakwa tersangkut kasus e-KTP dan menerima sejumlah uang sogokan.

Satu nama lagi, menolak jika dirinya dikaitkan dengan kasus korupsi e-KTP. Bahkan Chairuman Harahap, menolak keras jika ia didakwa ikut menerima uang haram tersebut.

Mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebelumnya didakwa mendapat bagian sebesar 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar.

“Di dakwaan disebutkan jelas, tapi saya tidak menerima itu,” kata Chairuman saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, beberapa hari lalu.

Chairuman disebut menerima uang dari Mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S. Haryani yang berasal dari Mantan Direktur Jenderal Dukcapil, Irman, pada Agustus 2012. Menurut Chairuman, saat itu dia tak lagi menjabat sebagai pimpinan Komisi II.

“Agustus 2012 Saya tidak lagi jadi Ketua Komisi II. Saya di Komisi XI,” kata dia.

Ia juga mengaku tak pernah mendengar adanya bagi-bagi uang untuk anggota Komisi II maupun Badan Anggaran DPR RI.

Dalam sidang dipaparkan temuan catatan uang miliaran rupiah di kediaman Chairuman. Dalam surat dengan tulisan tangan itu disebut ada pemberian uang Rp 1,25 miliar kepada Rida Harahap. Namun, ia membantah catatan itu terkait kasus e-KTP. Ia menyebut uang itu untuk berinvestasi.

Ada juga catatan penitipan uang Rp 3.180 miliar. Chairuman kembali membantah uang itu ada kaitannya dengan proyek e-KTP.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menemukan catatan uang miliaran rupiah di kediaman milik Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap.

Saat menggeledah, penyidik juga menemukan catatan berisi skema pengendali korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Chairuman menjadi saksi untuk dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, yang merupakan Mantan pejabat di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga  Agus Rahardjo Marah Penangkapan Auditor BPK Dikaitkan dengan Balas Dendam KPK

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan kepada Chairuman Harahap terkait barang bukti berupa catatan yang ditemukan saat penggeledahan.

“Bisa bapak jelaskan catatan berjudul yang mengatur dan merekayasa dan mark-up harga dan pimpinan pengendali (bos e-KTP) anggaran APBN 2011-2012, pagu Rp 5,9 triliun?” Kata jaksa Abdul Basir.

Jaksa KPK kemudian menunjukkan barang bukti berupa foto catatan di atas kertas yang pernah disita di kediaman Chairuman.

Chairuman kemudian menjawab bahwa catatan itu bermula saat majalah Tempo menulis berita tentang korupsi e-KTP.

Menurut pengakuan Chairuman, saat itu ia menanyakan kepada wartawan lokal seputar kasus tersebut.

Lagi-lagi dalam perdebatan ini, Andi Narogong kembali akan menjadi saksi kunci. Jika ia juga menolak keterangan dan KPK dan mengamini pendapat Chairuman, maka kasus ini akan semakin rumit saja.