SHARE

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menampik tuntutan PP 72 Th. 2016 mengenai Tata Langkah Penyertaan serta Penatausahaan Modal Negara pada BUMN serta Perseroan Terbatas. Tuntutan itu diserahkan oleh Majelis Nasional KAHMI yang diwakili oleh presidiumnya, Mahfud Md.

Masalah berawal waktu Presiden Joko Widodo keluarkan PP 72 Th. 2016 yang merubah PP Nomor 44 Th. 2005 pada 30 Desember 2016.

Pasal 2 ayat (2) PP 44/2005 mengatakan :

Sumber yang datang dari Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara seperti disebut pada ayat
(1) huruf a yaitu :

a. dana fresh ;
b. sebagian project yang dibiayai oleh Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara ;
c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas ; serta/atau
d. aset-aset negara yang lain.

Ketentuan diatas dirubah jadi :

(1) Penyertaan Modal Negara kedalam BUMN serta Perseroan Terbatas bersumber dari :
a. Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara ;
b. kapitalisasi cadangan, serta/atau ;
c. sumber yang lain ;

(2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang datang dari Biaya pendapatan serta Berbelanja Negara seperti disebut pada ayat (1) huruf a mencakup kekayaan negara berbentuk :

a. dana fresh ;
b. barang punya negara ;
c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas ;
d. saham punya negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, serta/atau ;
e. aset negara yang lain ;

Dengan perubahan itu sudah ada perubahan isi Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang terlebih dulu di PP 44/2005 berbunyi ‘proyek-proyek yang dibiayai oleh Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara’ dihapus serta dirubah jadi berbunyi ‘barang punya negara’

Ketentuan diatas juga jadi basic hukum dikerjakan holding BUMN.

Menurut KAHMI, hal tersebut adalah pelanggaran berbentuk penghilangan serta perubahan etika yang berada di UU BUMN lewat PP 72/2016, hingga terang ketetapan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 72/2016 bertentangan dengan UU BUMN sepajang tidak dimaknai ” Project-proyek yang dibiayai oleh Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara’

Baca Juga  MA: Seleksi Diperketat, Usai Hakim Tertangkap Narkoba

” Juga akan mempunyai resiko terbukanya mekanisme pencucian aset negara jadi aset tubuh usaha beda karna ada degradasi dalam sistem ataupun pengawasannya, ” tutur KAHMI dalam tuntutannya.

Menurut KAHMI, ketika satu barang masih tetap berstatus jadi Barang Punya Negara, jadi pemindahtanganannya membutuhkan kesepakatan DPR atau Menteri Keuangan sesuai sama batas kewe nangannya. Tetapi, jika Barang Punya Negara itu dijadikanpenyertaan modal pada BUMN, jadi juga akan bertransformasi jadi aktiva/aset dari BUMN.

” Setelah itu, jika masa datang juga akan dikerjakan pemindahtanganan barang punya negara itu yang
sudah jadi barang punya BUMN ke tubuh usaha beda, jadi kesepakatan untuk pemindahtanganan aktiva/aset BUMN cukup hanya kesepakatan RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris, ” tutur pemohon.

Tetapi apa kata MA?

” Menampik permintaan pemohon, ” putus MA seperti ditulis panitera MA, Senin (10/7/2017).

Duduk jadi ketua majelis Supandi, Is Sudaryono serta Hary Djatmiko. Majelis menyebutkan pasal yang digugat tidak bertentangand engan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Th. 2003 mengenai BUMN.

Perusahaan Punya Negara (PMN) saham BUMN ke BUMN yang lain yang menyebabkan BUMN jadi anak perusahaan dari BUMN induk (holding) bisa saja karna tak ada ketetapan yang menyebutkan kalau pada BUMN sebagai anak perusahaan dari BUMN induk beralih jadi Perseroan Terbatas.

” Holdingisasi tidak sama juga dengan privatisasi karna privatisasi mempunyai tujuan salah nya ialah memperluas kepemilikan orang-orang, tetapi dalam holdingisasi seperti disebut dalam pasal 2A ayat (2) kepemilikan saham sebagian besar masih tetap di tangan negara lewat BUMN induk serta dalam prakteknya holdingisasi sebagian BUMN sempat dikerjakan pemerintah pada sebagian BUMN yang semacam, ” ucap majelis dalam sidang pada 8 Juni 2017 kemarin.