SHARE
Polri siap kembali tangani kasus korupsi secara profesional.

Rencana Polri membentuk Densus (Detasemen khusus ) Tipikor (Tindak Pindana Korupsi ), harus segera diwujudkan. Dukungan dari Komisi III DPR RI atas rencana tersebut sudah muncul sejak Rabu (24/5/2017) dalam Rapat Dengar Pendapat kedua belah pihak.

Densus Tipikor yang memiliki integritas tinggi dengan anggaran yang disesuaikan serta kewenangan seperti halnya badan super body, selanjutnya bisa meniadakan KPK, sebuah komisi ad-hoc yang dibentuk guna mengatasi masalah korupsi di Tanah Air sejak 2002. Ke depan Densus Tipikor harus bisa mandiri dalam menangani kasus.

Selama ini kepolisian menangani kasus korupsi hanya lewat Bareskrim. Anggaran untuk mengungkap korupsi pun sangat kecil, karena tercampur dengan anggaran dari reserse di kepolisian.

Bandingkan dengan anggaran KPK setahun yang bisa mencapai 980 miliar pada tahun 2016. Kondisi yang dihadapi reserse di Bareskrim tentu sangat jauh dari ideal.

Jika Reserse khusus, atau Densus Tipikor mendapatkan biaya minimal 50 persen dari KPK, Polri menjamin kondisi penanganan korupsi di Indonesia, akan jauh lebih baik.

Selama ini Polri juga dikenal memiliki penyidik dan penyelidik yang sangat berpengalaman. Bahkan KPK selama ini banyak memanfaatkan penyidik dan penyelidik dari Polri.

Salah satunya pemanfaatan itu sempat menimbulkan protes dari Novel Baswedan cs. Yang sepertinya ketakutan penyidik Polri yang didatangkan ke KPK bisa menggeser eksistensi mereka dalam bertugas. Ke depan diharapkan dengan profesionalisme tinggi, maka KPK bisa dibubarkan dan Densus Tipikor menjadi panglima penegakan korupsi di Indonesia.

Baca Juga  Ini Kegiatan yang Masih Diperbolehkan oleh Polisi Usai HTI Dibubarkan