SHARE
Diah Anggraeni, mantan Skjen Kemendagri, yang mengaku terima uang namun tak tahu dari dana sogokan e-KTP.

Tujuh dari delapan saksi yang sedianya akan diajukan KPK (Komisi Pemerantasan Korupsi) dalam kasus penyelewengan dana e-KTP sudah hadir. Hanya Agus Martowardoyo, mantan Gubernur Bank Indonesia, yang tidak bisa menghadiri siding Pengadilan Tipikor, Kamis (16/3/2017).

Agus rencana akan dipanggil lagi setelah menyatakan berhalangan karena melaksanakan tugasnya saat itu. Sementara Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Chairuman Harahap, Elvius Dailami, Winata Cahyadi, Yuswandi Tumenggung, dan Rasyid Saleh, sudah menjalankan tugasnya untuk bersaksi.

Yang menarik dari kesaksian mereka, Diah Anggraeni, memberikan pengakuan yang berbeda dari dakwaan Jaksa. Begitu pula dengan Gamawan. Diah mengaku menerima uang namun tidak tahu jika uang yang diberikan kepadanya terkait dana korupsi e-KTP. Sementara Gamawan, mengaku jika yang yang diterimanya merupakan utang untuk berobat dan honor sebagai pembicara.

Dua saksi ini memberikan keterangan yang tergolong sumir. Gamawan, seperti diberitakan sebelumnya, jika honor sebagai pembicara hanya 1,5 juta rupiah per jam. Sementara yang ia terima adalah lima juta rupiah per jam.

Meski demikian, sumpah Gamawan tak membuat majelis hakim percaya begitu saja. Ketua Hakim John Halasan Butar Butar tetap mencecar Gamawan terkait penerimaan uang sejumlah US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta.

Sementara mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemndagri) Diah Anggraeni. mengakui menerima uang dari terdakwa Irman dan pengusaha Andi Agustinus, alias Andi Narogong selaku rekanan bisnis Kemendagri. Tetapi, Diah mengelak tahu uang yang diberikan kepadanya merupakan bancakan proyek e-KTP.

Jaksa KPK Irene Putrie menyesalkan keterangan Diah tersebut. Usai sidang mendengarkan keterangan saksi, Jaksa Irene sempat mengatakan pihak KPK kemungkinan akan memanggil kembali Diah dalam persidangan selanjutnya.

“Kita tahu, keterangan Bu Diah ada yang benar ada yang tidak. Kalau keterangannya masih dibutuhkan, bisa kami panggil lagi nanti,” ujar Jaksa Irene di Pengadilan Tipikor, Kamis 16 Maret 2017.

Baca Juga  Hak Angket, Menjadi Ujian Kejujuran bagi DPR dan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sempat menyesalkan pembelaan para saksi. Febri berharap para saksi yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK bisa memberikan kesaksian yang terang agar kasus ini kian benderang.

Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif sempat mengatakan, jika para saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang sesungguhnya, maka kasus ini bisa cepat selesai. Menurut Laode, penyidik KPK juga memungkinkan lebih cepat dalam penetapan tersangka berikutnya.

“Jadi kalau makin banyak informasi dalam sidang, kami mendapatkan sesuatu tentu. Saya tak bisa janjikan. Tapi orang yang disebut namanya dalam Pasal 55 KUHP diharapkan bisa dijadikan tersangka dalam waktu dekat,” kata Laode.

Untuk mengetahui siapa bakal menjadi tersangka selanjutnya, nbisa saja Diah dijadikan tersangka. Dalam dakwaan, Diah disebut sebagai seseorang yang meminta kepada Chairuman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR pada saat itu untuk segera menyetujui pengadaan e-KTP dengan anggaran Rp 5,9 triliun.

Diah juga disebut turut menerima uang korupsi e-KTP sebesar USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta, meski dalam sidang Diah mengaku hanya menerima uang sebesar USD 300 ribu dari terdakwa Irman dan USD 200 ribu dari Andi Narogong. Diah juga mengatakan, uang tersebut sudah dia kembalikan kepada KPK.

Sinyal penetapan tersangka berikutnya juga sempat dinyatakan oleh Laode. Pihaknya akan menetapkan tersangka secara berurutan, layaknya kloter dalam haji. ‎”Akan ada penetapan tersangka kayak ibadah haji. Kloter pertama, kloter kedua dan kloter ketiga,” kata Laode.

Tak hanya Laode, Ketua KKP Agus Rahardjo juga sempat mengatakan pihaknya akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. “Ya, berikutnya akan ada tersangka baru. Kita tunggu saja nanti,” kata Agus.

Baca Juga  Ada Pihak yang Memancing di Air Keruh, Terkait Insiden Air Keras

Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini, KPK baru menetapkan dua orang tersangka yang sudah didakwa. Irman yang merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sugiharto yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.