SHARE

Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan mengadakan sidang putusan pada perempuan yang masih tetap anak-anak BL (15) yang dituntut 8, 5 th. penjara karna buang bayinya. Instansi Pertolongan Hukum (LBH) Apik yang mengikuti masalah BL menilainya tuntutan jaksa penuntut umum lebih dari pidana maksimum pada anak dibawah usia.

” Iya putusannya besok, kami juga akan memberi 3 support, pertama support moril pada BL dengan ada di persidangan, selalu support tertulis dengan kirim pernyataan tertulis pada majelis hakim yang mengecek perkara ini, yang ke-3 kami juga akan konsentrasi memonitor tuntutan jaksa, ” tutur anggota LBH Apik Jakarta, Tuani waktu dihubungi, Rabu (26/7/2017).

LBH Apik Jakarta jadi kuasa hukum terdakwa begitu keberatan dengan sikap JPU yang menutut BL dengan pidana penjara 8 (delapan) th. serta kursus di LPKS. JPU dinilai tidak memperhitungkan ketetapan pasal 79 ayat 2 undang-undang nomor 11 mengenai peradilan anak.

” Yang memastikan kalau ‘Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan pada Anak paling lama satu perdua dari maximum pidana penjara yang diancamkan pada orang dewasa. ‘ Dengan hal tersebut pidana penjara yang dijatuhkan pada Partner lebih dari ancaman pidana sesuai sama ketetapan undang-undang, ” tuturnya.

JPU juga dinilai tidak mempunyai perspektif anak serta tidak mengerti hak-hak anak jadi terdakwa. JPU harusnya memperhitungkan kebutuhan paling baik pada anak yang tengah bertemu dengan hukum.

” Seperti diamanatkan dalam Keterangan UU No 11 th. 2012 mengenai System Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mengenai maksud dibuatnya UU SPPA ini yaitu supaya bisa terwujud peradilan yang betul-betul menanggung pelindungan kebutuhan paling baik pada Anak yang bertemu dengan hukum jadi penerus bangsa, ” tuturnya.

Baca Juga  Pengacara Hadirkan Ahli Pidana dan Bahasa pada Praperadilan Hary Tanoe

” Diluar itu JPU dalam mengatasi perkara anak yang bertemu dengan hukum terkecuali tidak memerhatikan kebutuhan paling baik untuk anak juga tidak mengupayakan situasi kekeluargaan tetaplah terpelihara sesuai sama amanat Pasal 18 UU SPPA. Hal semacam ini dikerjakan oleh JPU lewat cara memaksa Partner lihat pada JPU sesaat muka JPU yg tidak bersahabat buat Partner jadi takut tetapi JPU menyebutkan kalau dalam pengetahuan psikologi tingkah laku Partner sesuai sama itu karna dia berbohong, ” imbuhnya.

BL sendiri menggugurkan bayinya sesudah diperkosa serta memiliki kandungan. Menurut kuasa hukum, BL sekalipun tidak ketahui dianya hamil karna pada saat itu pernah didiagnosis menanggung derita sakit maag. Diagnosis itu dikerjakan di Puskesmas Cikeusik, Banten, tidak jauh dari tempat tinggalnya.

” Tiga bulan pascapemerkosaan, BL terasa seringkali mual serta muntah. Lantas ibunya mengantar ia untuk memperiksakan-diri ke Puskesmas Cikeusik. Dokter mendiagnosis BL sakit maag serta cuma di beri obat. Karna kemiskinan serta pengetahuan BL begitu minim mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan BL tidak paham dianya hamil, ” kata Siti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Kamis (22/6) kemarin.