SHARE
Din ysmasudin tuding KPK sudah tidak netral lagi.

Tudingan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mulai jadi alat politik dan tidak netral kembali bermunculan. Salah satunya dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Ia menduga bahwa selama ini KPK tidak netral dalam menjalankan tugasnya.

KPK menurut Din juga telah menerapkan standar ganda terhadap kasus-kasus korupsi. Hal ini ditunjukkan lembaga yang dikepalai Agus Rahardjo tidak berani mengurus korupsi korporasi, juga kasus yang sudah kasat mata terindikasi korupsi seperti kasus reklamasi dan RS Sumber Waras.

“Kasus ini seperti ditutup-tutupi oleh KPK, walaupun lembaga negara seperti BPK sudah membuat laporan penyimpangan,” kata Din.  Ia menyoroti adanya upaya KPK untuk menghindari kesalahan sendiri dengan menimpakan kesalahan kepada orang lain, seperti munculnya laporan BPK terhadap KPK.

Di juga menambahkan, selain kasus reklamasi dan RS Sumber Waras, masih banyak kasus-kasus besar yang cenderung dibatasi pada tersangka-tersangka tertentu oleh KPK, seperti BLBI, Hambalang.

‎Din kini menyatakan tengah menunggu keseriusan KPK utk melanjutkan kasus-kasus besar. Dia berharap KPK tidak menerapkan standar ganda dan tidak menjadi alat pihak tertentu apalagi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Pasalnya apabila hal tersebut terjadi maka pemberantasan korupsi sulit diwujudkan.

“Untuk itu saya meminta DPR mengevaluasi eksistensi KPK dan mengawasi para komisionernya yang terkesan bekerja sebagai perpanjangan tangan pejabat tertentu,” pungkasnya.

Baca Juga  Irman dan Sugiharto, Dua Terdakwa Kasus e-KTP yang Selalu Pojokkan Tokoh Tertentu