SHARE

Direktur Jenderal Biaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyebutkan, pihaknya belum juga dapat memprediksi penambahan biaya yang perlu dialokasikan menyusul gagasan kenaikan dana pertolongan partai politik (Parpol).

Menurut Askolani, Kementerian Keuangan sampai sekarang ini masih tetap menanti payung bukum dana pertolongan Parpol, yaitu revisi Ketentuan Pemerintah Nomor 5 Th. 2009 mengenai Pertolongan Keuangan pada Partai Politik.

” Kami kan belum juga tahu ketentuan finalnya. Bila telah ada regulasinya, baru dapat kami sikapi. Kan saat ini belumlah ada yang tentu. Masih tetap menanti dahulu kepastiannya, agar tidak salah, ” kata Askolani pada Kompas. com selesai Rapat Paripurna, Selasa (11/7/2017).

Askolani menyebutkan, revisi dari PP mengenai pertolongan dana Parpol itu sekarang ini tengah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Askolani juga belum juga tahu apakah gagasan kenaikan dana pertolongan Parpol dari Rp 108 jadi Rp 1. 000 per nada itu juga akan membebani APBN.

” Kelak kita juga akan kalkulasi dahulu. Tunggulah regulasi tentunya dahulu. Bila belumlah ada regulasinya kan belum juga dapat dibicarakan, ” kata dia.

Disamping itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi pasrah jika penerimaan pajak yang ditarik dari rakyat ditujukan penambahan berbelanja pertolongan seperti pertolongan Parpol ini.

” Ya, karna memanglah alam demokrasinya demikian, ” ucap Ken didapati selesai Rapat Paripurna, Selasa.

Terlebih dulu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dana pertolongan Parpol tidak alami kenaikan sepanjang 10 th. paling akhir. Kenaikan dana pertolongan Parpol ini gagasannya juga akan dibicarakan dalam Rancangan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Tjahjo menyebutkan, nanti dana yang didapatkan tetaplah sesuai sama pencapaian nada yang dicapai. Mengenai yang telah memperoleh kesepakatan Kementerian Keuangan, yaitu sebesar Rp 1. 000 per nada, dari awalannya cuma Rp 108 per nada.

Berkaitan dengan gagasan ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyayangkan kenaikan dana pertolongan parpol yang diusulkan pemerintah adalah sisi dari lobi politik dalam kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurut Fahri, kenaikan dana pertolongan Parpol ini tidak menyelesaikan problem system pendanaan parpol, hingga lebih transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghimpit potensi korupsi.

” Ini tidak menyelesaikan problem. Telah dibiayai, partainya masih tetap korupsi juga. Ya jelas saja, ini diperjualbelikan seperti dagang sapi, ” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).