SHARE

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, sesuai sama hukum ketatanegaraan, DPR bisa memakai hak angket pada KPK. Sebab, KPK dibuat lewat undang-undang.

Hal tersebut disibakkan Yusril dalam rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

” Bisakah DPR dengan konstitusional lakukan angket pada KPK? Jadi saya jawab, karna KPK dibuat dengan undang-undang, jadi untuk mengawasi proses undang-undang itu, DPR bisa lakukan angket pada KPK, ” kata Yusril.

Dalam UUD 1945, lanjut Yusril, dijelaskan kalau DPR memiliki sebagian pekerjaan serta kewenangan, yakni di bagian legislasi, pengawasan serta biaya.

Dalam rencana melakukan kewenangan di bagian pengawasan lah DPR diberi beberapa hak, termasuk juga angket.

Ia memberikan, pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, serta DPRD dijelaskan juga kalau DPR bisa lakukan angket pada proses UU serta pada kebijakan Pemerintah.

” Apa yang ingin diangket saya akan tidak jawab, bukanlah kewenangan saya. Namun dengan hukum tata negara, karna KPK dibuat dengan UU, jadi untuk menyelidiki sejauh mana UU pembentukan KPK telah dikerjakan dalam praktiknya, jadi DPR bisa lakukan angket pada KPK, ” ucap Yusril.

(baca : 165 Guru Besar dari 24 Kampus di Timur Indonesia Dukung KPK)

Bekas Menteri Kehakiman serta HAM masa pemerintahan Abdurrahman Wahid itu memberikan, angket dikerjakan pada kebijakan Pemerintah (eksekutif).

Dalam system ketatanegaraan, ada tiga organ, yaitu legislatif, eksekutif serta yudikatif.

KPK bukanlah termasuk juga kelompok yudikatif, karna bukanlah adalah tubuh pengadilan yang mengecek serta mengadili.

KPK juga bukanlah termasuk juga tubuh legislatif karna tidak menghasilkan ketentuan perundang-undangan.

Terkecuali ketentuan internal yang di buat spesial untuk KPK atau membuat ketentuan karna perintah ketentuan perundangan yang lebih tinggi.

” Eksekutif, apakah masuk? Iya, ” tutur Yusril.

Argumennya, amanat dari UU Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi waktu itu mengatakan dalam tempo dua th. harusnya terbentuk komisi pemberantasan korupsi yang bertugas lakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan perkara-perkara korupsi.

” Pekerjaan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan yaitu pekerjaan eksekutif, bukanlah legislatif serta yudikatif, ” papar Yusril.

Selain itu, dalam sistem pembentukannya, pernah ada kecemasan tumpang tindih pada KPK dengan instansi beda, yaitu Kepolisian serta Kejaksaan. Kecemasan itu disibakkan pertama kalinya oleh Fraksi TNI/Polri.

” Bila tumpang tindihnya dengan polisi serta jaksa, terang antar organ eksekutif. Tumpang tindih umumnya dalam satu organ, ” katanya.

Legalitas Pansus Angket KPK dipertanyakan banyak pihak. Pansus itu dipandang tidak mematuhi UU.

Beberapa pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilainya, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Kampus Andalas membahas masalah pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang di tandatangani 132 pakar hukum tata negara semua Indonesia itu diserahkan ke KPK.

Diluar itu, pengesahan pembentukan Pansus juga dipermasalahkan. Pasalnya, masih tetap ada fraksi yg tidak menyepakati Pansus saat pengambilan ketentuan dalam rapat paripurna.

Walau sekian, Pansus itu tetaplah jalan.