SHARE

JAKARTA — Panitia Spesial (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI juga akan meneruskan rapat internal dengan agenda pengambilan ketentuan pada lima gosip krusial di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (12/7).

Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI, Ahmad Riza Patria menyebutkan rapat internal Pansus RUU Pemilu DPR RI ini adalah sisi dari hasil lobi pada Kapoksi Pansus RUU Pemilu serta pemerintah, pada rapat terlebih dulu, Selasa (11/7).

Riza Patria menerangkan pada rapat terlebih dulu pada Pansus RUU Pemilu DPR RI serta Pemerintah, tidak berhasil menjangkau perjanjian karna diantara fraksi-fraksi di DPR RI masih tetap terdapat banyak pilihan.

Ke-5 gosip krusial itu yaitu parliamentary threshold yang relatif pada angka empat %. Ke-2, system pemilu yang beberapa besar fraksi relatif inginkan system pemilu terbuka. Ke-3, cara konversi nada dari nada pemilih dalam pemilu jadi kursi anggota parlemen yang masih tetap ada dua sikap, yaitu saint lague murni serta quota harre. Ke-4, pengaturan alokasi kursi anggota parlemen di banyak daerah penentuan (dapil). Ke-5, gosip krusial yang dinilai masih tetap alot yaitu presidential threshold karna pemerintah tetaplah bersikukuh pada saran 20-25 %.

Menurutnya, hasil ketentuan rapat internal Pansus RUU Pemilu DPR RI itu juga akan di sampaikan pada rapat pada Pansus RUU Pemilu DPR RI serta Pemerintah pada Kamis (13/7).

Terlebih dulu, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyebutkan dari lima gosip krusial itu diprediksikan, gosip presidential threshold masih tetap alot, karna pemerintah bersikukuh menjaga sarannya pada besaran 20-25 %.

Menurut Lukman, gosip presidential threshold ini diinginkan bisa ditetapkan lewat musyawarah mufakat dengan empat gosip krusial yang lain pada rapat kelanjutan Kamis (13/7).

Baca Juga  Ini Alasan DPR Berikan Dukungan untuk Densus Tipikor

Bila gosip presidential threshold itu tetaplah belum juga menjangkau perjanjian, kata dia, jadi pilihan paling akhir juga akan dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan lewat mekanisme voting karna kajian RUU Penyelenggaraan Pemilu paling lambat mesti usai 20 Juli 2017.