SHARE

Usulan hak angket untuk pengusutan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mencuat setelah sederet anggota DPR disebut terlibat atau menerima aliran dana. Namun, DPR mulai terbelah soal penting atau tidaknya penggunaan hak angket untuk menguji kasus megakorupsi itu.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo meminta agar hak anggota DPR tersebut digunakan setelah melalui proses pengusulan terlebih dahulu. Menurutnya, usulan hak angket kasus dugaan korupsi e-KTP harus serius mengingat selama ini setiap hak angket yang diusulkan tidak jelas tindak lanjutnya.

“Diajukan saja, tapi yang benar dan serius. Sejak dulu pengajuan hak angket tidak pernah benar dan cuma sampai pimpinan. Yang ini saja belum jelas hak angket soal gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,” ujar Arief Wibowo kemarin di kompleks parlemen, Senayan.

Usulan perlunya hak angket e-KTP disampaikan oleh Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR itu menjelaskan alasan dirinya mengusulkan penggunaan angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan. 

Fahri mengungkapkan hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri. 

fahrioye

“Menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu,” kata Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri melihat kasus e-KTP tergolong unik dan tidak yakin korupsi sebesar Rp2,3 triliun itu merupakan hasil “kongkalikong” antara anggota-anggota DPR dan pemerintah.

Sebelumnya, DPR heboh dan mempertanyakan mengapa Mendagri Tjahjo Kumolo tidak menahan Ahok yang sudah berstatus sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dia mengaku kecewa karena tidak jarang hak angket kandas di tingkat paripurna dan kadang-kadang di tingkat pimpinan.

Baca Juga  Ide Bubarkan Parpol yang (Diduga) Terima Dana E-KTP Tidak Realistis

“Jadi kalau mau hak angket hak angket saja,” ujar Arief Wibowo, yang namanya juga tersangkut kasus kartu identitas tersebut.

Namun, dia menyarankan DPR mendukung proses hukum di Pengadilan Tipikor. Sebanyak 26 anggota DPR masuk dalam dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP dan sebagain besar berasal dari Komisi II dan Badan Anggaran DPR periode 2009-2014.

Berbeda dari Arief, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan menolak hak angket kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.  Menurut Syarief kasus ini harus diselesaikan secara hukum.

“Saya pikir biarkan saja penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya. Karena KTP-E ini kan sedang digarap KPK, dan sudah maju ke pengadilan,” kata Syarif. Anggota Komisi I DPR tersebut menjelaskan bahwa kalau setiap permasalahan besar jangan selalu ditanggapi dengan hak angket, namun harus dilihat terlebih dahulu subtansinya secara rinci.

Ketua Fraksi PKB DPR, Ida Fauziah, juga menilai lebih baik pendekatan hukum dilakukan ketimbang buru-buru menggunakan hak angket. Menurutnya selagi masih ada alternatif lain selain hak angket sebaiknya alternatif itu digunakan seperti proses hukum oleh KPK yang tengah berlangsung.

ida

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai hak angket yang diwacanakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebenarnya ingin menguji apakah partai-partai politik yang anggotanya diduga terlibat korupsi KTP Elektronik (e-KTP), memiliki nyali kebenaran dan kejujuran.

“Sebab hampir semua anggota parpol tersebut membantah menerima aliran dana korupsi tersebut,” kata Nasir.

Dia menjelaskan logikannya jika tidak menerima, mari kita bentuk dan gulirkan hak angket untuk mengetahui secara rinci apakah ada unsur lain selain penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Menurut dia, pembentukan dan menggulirkan hak angket adalah cara DPR untuk memastikan dan menjaga keseimbangan serta agar tidak terjadi pembusukan terhadap DPR itu sendiri.

Baca Juga  Hak Angket Kasus E-KTP Perlu Dukungan Jokowi

“Dalam suasana seperti ini tentu tudingan negatif selalu diarahkan ke DPR,” Nasir Djamil menegaskan.