SHARE

Saat ni masih berlangsung sidang ketiga dari praperadilan Miryam S Haryani versus Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sidang Rabu (17/5) ini tim kuasa hukum dari Miryam S Haryani menghadirkan alat-alat bukti dan dua saksi ahli.

Dua saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana yang terkait UU Tipikor dan hukum acara. “Karena yang kita bicarakan sekarang ini pokoknya adalah prosedur penetapan tersangka yang tidak sesuai hukum acara,” kata Patriani Paramita Mulia, anggota tim kuasa hukum dari Miryam S Haryani, di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jaksel.

“Kita bisa membuktikan bahwa dalil-dalil kami yang lebih tepat,” jelas Mita, yang yakin bahwa penetapan Miryam S Haryani sebagai tersangka oleh KPK tidak sah karena hanya berdasarkan satu alat bukti.

zakir
Dr.Mudzakir

KPK juga dianggap tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan memberikan keterangan palsu. Menurut tim pengacara Miryam, kasus hukum kliennya masuk ke wilayah pidana umum. Dalam penetapan Miryam S Haryani, politisi Hanura yang kini anggota Komisi V DPR itu, KPK telak bertindak semena-mena.

Pada sidang Selasa (16/5), kepala biro KPK Setiadi dalam ekspeksinya mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Miryam S Haryani adalah sah dan sesuai dengan prosedur. KPK juga  menyatakan memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Miryam S Haryani  dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hudajuga
Dr.Choirul Huda

Penjelasan KPK ini bisa dimentahkan oleh dua saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Miryam S Haryani. Kedua saksi ahli tersebut adalah Dr Chairul Huda dan Dr Mudzakir, keduanya ahli hukum pidana.

Dr.Choirul Huda adalah pakar ilmu hukum pidana termuda di Indonesia. Ia meraih gelar doktornya di usia 34 tahun. Saat ia ia dosen di Universitas Muhammadiyah, di Ciputat, Jakarta Selatan.

Baca Juga  KPK Pastikan Hadir di Sidang Praperadilan Miryam & Syafruddin Tumenggung

Sementara itu, Dr.Mudzakir adalah pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.