SHARE

JAKARTA — Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Sunirman, menyebutkan akan tidak punya pengaruh bila parpol pendukung pemerintah menjangkau 60 %. Belum juga pasti beberapa pendukung juga pilih pilihan sama juga dengan parpol mereka, semuanya berada di tangan rakyat.

” Partai ini cuma fasilitas. Belum juga pasti parpol 60 % pendukung pemerintah ini dapat menang dalam Pilpres. Karna orang-orang belum juga pasti sesuai sama pilihan parpol yang mereka ikuti, ” kata anggota fraksi Gerindra, Rabu (26/7).

PKS yang begitu mensupport mereka yang ingin memajukan uji materil UU Pemilu ke MK, disebutkan Prabowo, Gerindra juga pastinya mensupport. ” Tempo hari kan juga telah ada perwakilan kami dari Gerindra yang ke MK, Habiburokhman, ” tutur Prabowo.

Disamping itu, hal seirama juga disibakkan Pengamat Politik UI, Chusnul Mar’iyah, yang mengungkap support partai dengan hasil pilihan rakyat tidak harus sepadan. ” Pertarungan di MK harus juga berdasar pada konstitusi, bukan? Tidakkah MK sempat mengambil keputusan demikian? ” tutur dia.

Chusnul menerangkan sistem MK janganlah jadikan argumen KPU tidak untuk menyiapkan pemilu dengan baik di th. 2019. Praktek politik bergantung pada kemampuan politik, hingga disebutkan dia, untuk mekanisme UU masih tetap dapat dibawa ke MK.

” Ya bila sekarang ini pemerintah senantiasa berlaku seenaknya lewat UU karna terasa miliki kekuasaan, kelak 2019 ya tinggal janganlah diambil sekali lagi. Oposisi dapat lakukan kampanye serta sosialisasi. Oposisi mesti mencerdaskan rakyat tidak untuk pilih aktor yang tidak mematuhi, ” terang Chusnul.

Beberapa petinggi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permintaan Uji Materiil Undang-Undang Pemilu 2017 pada UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (24/7). Dalam surat uji materil itu, terdaftar nama Habiburokhman jadi advokat pendukung dan perwakilan Gerindra yang turut mensupport dikerjakannya uji materil itu.

Uji materil dikerjakan, karena pemerintah mengambil keputusan UU Pemilu 2017 dengan presidentia threshold 20 %, di mana empat fraksi tidak menyepakatinya serta lakukan tindakan walk out dalam rapat paripurna.