SHARE

JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan dampaktivitas pembentukan unit pekerjaan (satgas) penertiban import berisiko tinggi (PIBT) yang diprakarsai Direktorat Jenderal Bea serta Cukai.

Menurut Enny waktu dihubungi di Jakarta, Rabu (12/7), pembentukan satgas ini juga akan menggunakan cost serta adalah euforia semata hingga akan tidak merampungkan masalah paling utama dalam bagian penertiban import berisiko tinggi.

Pembentukan satgas itu, lebih Enny, akan memberatkan importir yang juga akan memikul beban biaya sebelumnya barang kiriman itu tiba di pelabuhan.

Karenanya, Enny merekomendasikan supaya masalah import berisiko tinggi diatasi lewat optimalisasi peranan serta koordinasi otoritas kepabenanan yang sampai kini belum juga tampak efisien.

Salah nya ialah dengan mendorong pemakaian portal Indonesia National Single Window (INSW) yang dinilai belum juga tampak terang faedahnya untuk percepatan service di lokasi pelabuhan.

” Satgas harusnya untuk menguatkan serta menggaransi sebagian ketentuan yang standard, bukanlah untuk merampungkan masalah. Jadi terbalik, instrumennya dahulu diperkuat, baru dibuat Satgas. Disamping itu, INSW baru wacana selalu, pengaplikasiannya belum juga riil di lapangan, ” tuturnya.

Enny juga mempertanyakan kewenangan otoritas kepabeanan yang begitu besar di lokasi pelabuhan hingga dapat memastikan bisa tidaknya satu barang untuk melintas.

” Bila umpamanya ada satu gagasan Bea Cukai ingin membuat satu klasifikasi (penertiban import berisko tinggi), itu sesungguhnya yang memiliki hak membuat bukanlah Bea Cukai, namun kementerian tehnis, ” katanya.

Terlebih dulu, Direktorat Jenderal Bea serta Cukai merencanakan membuat satgas penertiban import berisiko tinggi yang juga akan dikuatkan lewat penerbitan perpres. Pembentukan satgas ini dibutuhkan karna banyak praktek tidak sehat di pelabuhan serta perbatasan yang bisa mengakibatkan kerusakan sendi perekonomian.

Pekerjaan satgas yaitu melakukan penertiban import berisiko tinggi di pelabuhan paling utama serta perbatasan lokasi Indonesia. Wewenang satgas yaitu lakukan pengumpulan data serta info dengan memakai tehnologi info dari kementerian instansi atau pihak beda.

Diluar itu, membuat system mencegah serta penertiban import berisiko tinggi dan lakukan operasi tangkap tangan serta lakukan aktivitas pelajari.

Satgas ini diketuai oleh Menteri Keuangan dengan Dewan Pengarah yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Menteri Perdagangan serta kepala Kantor Staf Kepresidenan. Menurut gagasan, Direktur Jenderal Bea serta Cukai juga akan bertugas jadi ketua harian.