SHARE
Fachri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, saat mengetok palu persetujuan sidang paripurna atas hak angket kepada KPK.

Keputusan yang diambil sidang paripurna DPR RI, Jumat (28/4/2017) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, menurut Fachri Hamzah harus dipahami sebagai keputusan bersama. Pengajuan hak angket tersebut menurut Wakil Ketua DPR ini juga sudah memenuhi syarat.

Seperti diatur dalam undang-undang, hak angket minimal diajukan oleh 25 anggota DPR dan dua fraksi di DPR. Sebanyak 25 nama Anggota DPR sudah menyatakan dukungannya dan dua fraksi PDIP dan Hanura juga sudah menyetujuinya. Menurut Fachri hal itu sudah cukup bagi pimpinan DPR untuk memutuskan digelarnya hak angket.

Fachri menyatakan, hak angket mustahil menjadi keputusan sepihak atas nama dirinya. Di Senayan,  ada 560 orang anggota DPR, sehingga hak angket itu tidak digarapnya sendiri. “Logika saja, tidak mungkin saya sendiri yang kerjain hak angket?,” ujar Fachri.

Fachri mengklarifikasi terkait keputusannya menyetujui hak angket  terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, alasannya pengajuan angket ke KPK tersebut sesuai dengan pasal 79 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014.

Menurut pasal itu, hak angket adalah hak DPR. Hak itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di mana pelaksanaan  kebijakan sebagaimana dilakukan KPK itu  diduganya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Para pimpinan DPR saat sidang paripuyrna DPR Jumat (218/4/2017), sepakat menyetujui hak angket kepada KPK.
Para pimpinan DPR saat sidang paripuyrna DPR Jumat (218/4/2017), sepakat menyetujui hak angket kepada KPK.

Menurut politisi PKS asal dapil NTB asal Sumbawa ini pada prinsipnya mendukung penuh penegakan hukum. Tapi politisi PKS ini menegaskan, hukum tidak boleh ditegakkan dengan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“DPR melihat adanya indikasi pengabaian atas prinsip dasar penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas KPK,” ungkap Fachri.

Baca Juga  Sederet Nama Anggota DPR Lenyap di Vonis e-KTP, Beda dari Tuntutan

Dia menambahkan, pengabaian terhadap prinsip yang dimaksud yakni, dasar negara hukum demokrasi tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Di mana, dalam pelaksanaan tugas KPK serta adanya masalah dalam pengelolaan organisasi sebagaimana temuan BPK adalah bentuk hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak angket DPR RI itu adalah lembaga penyelidikan yang paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penggunaan hak angket itu dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU agar tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan.

“Kami tidak pernah mencari kesalahan KPK, apalagi melemahkan tugas dan fungsi dari lembaga pemberantasan korupsi itu,” ucap Fachri.

Sidang Paripurna DPR, adalah forum tertinggi yang bisa memutuskan hak angket kepada KPK.
Sidang Paripurna DPR, adalah forum tertinggi yang bisa memutuskan hak angket kepada KPK.

Ia juga menjelaskan lagi, jika ada beberapa tugas DPR yakni mengawasi atas pelaksanaan UU 30 tahun 2002 sesuai amanat konstitusi berkaitan mitigasi masalah, seperti tata kelola anggaran, tata kelola dokumentasi dan data.

Alasan lain soal hak angket, Fachri juga menyebutkan tentang tata kelola informasi dan komunikasi publik serta konflik internal di tubuh KPK. Menurut Fachri hak itu terkait tata kelola anggaran. Termasuk diantaranya adalah indikasi temuan LHP BPK tahun 2016 mengurai tujuh catatan ketidakpatuhan KPK terhadap Undang-undang.

Kemudian juga tentang tata kelola administrasi dan data, ada indikasi pembocoran BAP, sprindik dan dokumen rahasia lainnya. Tidak itu saja, mengenai tata kelola informasi dan komunikasi publik, adanya indikasi pembocoran informasi kepada media tertentu yang menyebabkan trial by the press yang merugikan hak individu dan masyarakat.

Terakhir, soal konflik internal di tubuh KPK seperti adanya blok antar penyidik di tubuh KPK dan insubordinasi terhadap pimpinan. Oleh karena itu, Fachri menyimpulkan, akibat dari semua itu tidak tercapainya tujuan pemberantasan korupsi nasional selama 15 tahun UU KPK.