SHARE

Jakarta – Ada empat fraksi yang mengambil keputusan tidak turut dalam pengambilan ketentuan, satu diantaranya Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebutkan hal itu yaitu kenyataan demokrasi Indonesia.

” Saya sangka ini kenyataan demokrasi kita. Ada ketidaksamaan pendapat, ada ketidaksamaan sikap serta pandangan itu satu hal yang umum. Namun pada beberapa hal yang banyak telah diraih oleh Pansus, lebih dari 500 pasal yang sudah diraih. Cuma tinggal dua saja, namun yang dua itu begitu substansial, yakni presidential threshold serta cara konversi nada, ” tutur Fadli sesudah walk out di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Fadli menyebutkan argumennya menampik jadi sisi dari pengambilan ketentuan karna berasumsi presidential threshold tidak mematuhi konstitusi. Itu karna telah digunakan pada Penentuan Presiden 2014.

” Jadi kami dengan empat fraksi (PKS, Gerindra, Demokrat, serta PAN) menampik turut jadi sisi dari pengambilan ketentuan berkaitan PT. Karna kami berasumsi pelanggaran pada konstitusi kita, dan pelanggaran pada nalar karna PT yang digunakan yang telah digunakan pada Pilpres 2014, ” kata Fadli.

Ia menyebutkan Gerindra juga akan lakukan beberapa langkah hukum, termasuk juga uji pada RUU Pemilu di MK.

” Pasti beberapa langkah hukum juga akan ditempuh, termasuk juga lakukan langkah uji pada RUU ini di MK. Kita kan malah merujuk pada ketentuan konstitusi sendiri, ” ucap Fadli.

” Kalau ketentuan itu terang menyebutkan pemilu itu serentak serta keserentakan itu, menurut beberapa ketua konstitusi, baik Pak Hamdan Zoelva serta Pak Mahfud MD jadi bekas Ketua MK, kami mendengar pandangan-pandangan mereka dengan hal tersebut tak ada sekali lagi PT, ” sambung dia.

Baca Juga  Sikap MKD Sudah Benar, Hormati Proses Hukum yang Tengah Berjalan, Hormati Asas Praduga tak Bersalah

Menurut dia, ketentuan RUU Pemilu malam hari ini yaitu hasil yang dipaksakan oleh pemerintah. Fadli menyebutkan di negara beda tak ada yang menggunakan presidential threshold lebih dari 10 %.

” Ya, pasti agar rakyat lihat kalau saat ini ada satu sistem yang dipaksakan oleh pemerintah dengan PT 20 %. Tak ada satu negara juga didunia ini, dapat dicek yang menggunakan PT hingga 20 %, biasanya dibawah 10 % serta itu juga menggunakan pemilu yg tidak serentak. Terlebih menggunakan apa yang sudah digunakan th. 2014, tidak masuk akal, ” jelas Fadli.

Ia meyakinkan pasti juga akan kerjakan judicial review. Menurut dia, telah cukup banyak pula pihak yang juga akan lakukan hal yang sama.

” Ya, pasti kita juga akan kerjakan beberapa langkah yang ada, termasuk juga JR. Saya sangka telah cukup banyak pula pihak yang lakukan hal yang sama, ” tutup Fadli.