SHARE

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tidak bersih dan menyarankan sebaiknya mundur dari jabatannya.

“Malah saya lihat yang tidak bersih Ketua KPK. Karena itulah dia harus mengundurkan diri,” ujar Fahri, Selasa (14/3).

Fahri mengatakan Agus Rahardjo memiliki konflik kepentingan terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP, sehingga tidak boleh ikut terlibat dalam penanganannya.

“Dia tidak boleh terlibat dalam kasus ini. Ini mirip kritik saya dulu dengan kasus Century ketika BW (Bambang Widjojanto) punya konflik interest karena dia menjadi pengacara LPS,” ucap Fahri.

Malah, Fahri menyebut bahwa konflik kepentingan Agus Rahardjo terhadap dugaan korupsi tersebut sangat kentara.

hamzah1

“Ini konfliknya terlalu kentara karena sebagai ketua LKPP pak Agus itu melobi untuk satu konsorsium. Bahkan ada pernyataan yang mengancam, kalau bukan itu yang memang akan gagal. Agus yang ngomong begitu,” kata Fahri.

“Buktinya dakwaannya kayak begini, ini kan masalah, keterangan orang dipotong-potong kan yang merugikan dia tidak disebut. Kenapa enggak disebut kronologi di situ bahwa dia ikut melobi. Ya kan harusnya dia ngomong terbuka dong ikut melobi,” ujar Fahri.

Setelah membaca beberapa dokumen, termasuk dakwaan KPK dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012, 2013, dan Juli 2014, serta keterangan dari pihak-pihak yang disebutnya mengerti kasus e-KTP ini, Fahri menyimpulkan ada indikasi konflik kepentingan antara Agus Rahardjo, yang dahulu menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Kementerian Dalam Negeri. Padahal, setelah audit oleh BPK tempo lalu, proyek e-KTP dinyatakan bebas dari korupsi

Setelah audit, BPK menyatakan kasus ini bersih. Tapi begitu setelah Agus jadi Ketua KPK, lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi. Sementara dalam keterangan yang kita dengar dari banyak pihak juga, Agus Rahardjo punya kepentingan terhadap pengusaha dan Agus termasuk membawa pengusaha ketemu mantan Mendagri Gamawan Fauzi,” papar Fahri.

Baca Juga  Senin, TJ ke Bareskrim Polri, Adukan Irman & Sugiharto

Fahri meminta Agus mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK saat ini agar konflik kepentingan dapat dihindari selama pengusutan kasus e-KTP berjalan. Dia bahkan menyebut Agus ikut terlibat dalam kasus itu karena ikut melobi salah satu konsorsium milik BUMN.

hamzah2

“Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik kepentingan, saya meminta Agus mengundurkan diri jadi Ketua KPK. Kalau posisi dia sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Barang dan Jasa dan Ketua KPK sekarang, maka kasus ini bisa menyimpang. Dia tahu kasus ini, dia terlibat kasus ini, bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN,” tuturnya.

Agus Rahardjo, kata Fahri, sangat paham soal kasus e-KTP dari awal. Dengan keterlibatannya melobi salah satu konsorsium milik BUMN, ada indikasi konflik kepentingan dalam pengusutan kasus e-KTP dan memungkinkan adanya intervensi-intervensi.

“Dia terlibat mengawasi kasus ini. Yang lebih seram lagi, dia terlibat melobi terhadap salah satu konsorsium BUMN. Itu kan sudah conflict of interest. Karena itu, sebelum ini mengalitan, saya kira dia harus mengundurkan diri dulu, biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi,” ucapnya.

Fahri mengatakan kepentingan Agus adalah untuk menutupi pihak-pihak tertentu yang terlihat tidak penting dengan menyebut sejumlah nama besar di DPR ikut terlibat dalam kasus e-KTP. Fahri pun berani menyebut Agus punya kepentingan-kepentingan karena mendapat informasi langsung dari pihak yang telah diperiksa KPK.

Ibu-Ibu pun menuntut KPK dibubarkan karena tidak profesional.

“Banyak (konflik kepentingan) karena yang masuk dalam dakwaan itu ya, karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk, dakwaan itu tendensius untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu. Ada yang penting nampak tidak penting, ada yang tidak penting nampak penting. Agus punya banyak conflict of interest,” paparnya.

Baca Juga  Hak Angket Kasus E-KTP Perlu Dukungan Jokowi

“Saya mendengar langsung oleh para pihak yang sudah diperiksa oleh KPK dan pejabat Kemendagri yang dari awal tahu masalah itu,” tegas Fahri Hamzah.