SHARE

JAKARTA – UU Pemilu disahkan dengan pilihan ambang batas penentuan calon presiden 20 % (Presidential Threshold). Sesaat, empat fraksi yakni Demokrat, PKS, Gerindra, serta PAN menampik ketentuan yang berada di rapat paripurna DPR RI.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirugikan lewat UU Pemilu yang baru, karna Jokowi cuma kader PDI Perjuangan serta mesti mencari partai pengusung, sedang Prabowo telah jadi Ketua Umum Partai Gerindra.

” Bila di antara calon yang ada, pada Jokowi dengan Prabowo, yang lebih kuat pada partai ya Prabowo, dia ketum serta ketua dewan pembina (Gerindra), ” tutur Fahri Hamzah di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Menurut Fahri koalisi pemerintah untuk melepaskan UU Pemilu yaitu satu diantara langkah Jokowi untuk membatasi gerakan calon presiden yang lain. Tetapi hal itu masih tetap terbuka peluang untuk calon beda bila partai besar kompak mengusung calon beda.

” Ini langkah pak Jokowi menghalangi orang yang lain saya sangka banyak partai mengajak orang yang lain, ” kata Fahri.

Politisi PKS itu menuturkan pada Pilpres 2019 ada peluang Jokowi belum juga pasti diusung banyak partai sesuai sama UU Pemilu.

” Kita juga tidak tahu nasib pak Jokowi, dapat pula pak Jokowi tidak bisa ticket, siapa katakan dia dapat bisa ticket, ” kata Fahri.

Fahri memberikan lihat tempat Jokowi cuma untuk kader PDIP, Jokowi dapat tidak didukung pada Pilpres 2019 yang akan datang.

” Jokowi kan bukanlah ketum partai. Dia dapat ditinggalkan banyaknya partai, ” tutur Fahri.

Baca Juga  Dari Atas Jeep Jokowi Periksa Pasukan Peringatan Hari Bhayangkara