SHARE

Sidang ke-8 kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik dilangsungkan Senin, 10 April, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Timn jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memastikan menghadirkan sebanyak tujuh saksi.

Dari ke-7 saksi yang dihadirkan ini akan dikorek adanya penyelewengan pada tahap pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

Sangat wajar untuk dilakukannya pendalaman yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang-barang untuk proyek tersebut.

Pada tahapan ini sudah ada sosok berpengaruh di proses penganggaran, sekaligus aktor yang mengawal anggaran.

gugus
Agus Martowwardojo & Gamawan Fauzi

Menariknya, di persidangan ke-8 ini tidak ada wakil dari parlemen yang dihadirkan sebagai saksi. Hal ini mungkin bisa menjadi salah satu pembuktian bahwa tidak ada anggota DPR yang terlibat dalam proses penganggaran, sebagaimana   disebut-sebut selama ini.

Dari tujuh saksi yang dihadirkan, satu dari Kementerian Keuangan, satu Kemendagri, satu BPPT, satu LKPP, dan pihak swasta tiga orang dari perusahaan berbeda.

Andi Narogong kemungkinan besar termasuk diantara tiga saksi dari pihak swasta. Sementara, dari Kementerian Keuangan bisa saja Agus Martowardojo, mantan menteri keuangan yang sejak 2013 menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Agus Martowardojo sudah memberikan kesaksiannya pada persidangan 30 Maret lalu. Pada kesempatan itu Agus yang ketika proyek e-KTP mulai dijalankan masih menjadi menkeu, secara terbuka mengatakan adanya permintaan dari Mendagri Gamawan Fauzi agar proses penganggaran proyek e-KTP bisa dirubah ke tahun jamak dan bersifat multi-years.

Gamawan Fauzi mestinya dihadirkan kembali sebagai saksi di sidang ke-8 ini, mengingat yang paling mengetahui masalah anggaran mau pun pengadaan proyek ini adalah dirinya sebagai orang nomor satu di Kemendagri.

Baca Juga  KPK Mesti Diingatkan Lagi, Tangkap Gamawan Fauzi
sbygam
Ada perhatian dan arahan langsung SBY untuk menyukseskan proyek e-KTP

Gamawan Fauzi berkepentingan untuk mengawal proyek ini mengingat adanya atensi dan arahan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek e-KTP adalah salah satu program dari pemerintah dan karenanya harus disukseskan.

Dalam dakwaan jaksa Gamawan Fauzi menjadi penerima terbesar dari aliran dana e-KTP yang dikorupsi, yakni 4,5 juta dolar AS.