SHARE

Jakarta – Sekretaris F-Gerindra di DPR Fary Djemi Francis menyerahkan pada orang-orang untuk menilainya bila RUU Pemilu kembali pada UU lama. Pasalnya, Fary menerangkan, sekarang ini disetujui kajian RUU Pemilu mesti rampung.

” Orang-orang yang menilainya, kita telah setuju dengan revisi UU Pemilu berarti ada yang ingin diperbaiki. Cuma masalah yang tidak dapat dikompromikan, kan namanya untuk kami orang-orang yang menilainya, ada ketakutan apa dibalik ini? ” tutur Fary di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Fary malas mengulas lebih jauh bila pilihan kembali pada UU Pemilu lama jadi kiat pemerintah serta parpol pendukung pemerintah menjaga ambang batas capres (presidential threshold) 20 %. Yang pasti, Gerindra telah merajut komunikasi agar ada titik temu.

” Namun kan semasing dalam pengambilan ketentuan mesti ada titik temu. Kami telah dapat lobi sana kesini, terkait dengan parliamentary kami telah ada sedikit titik temu diatas 3, 5 %. Jadi, politik sama-sama komunikasi, ” ucap Fary.

Masalah presidential threshold, Gerindra menyarankan 0 % namun siap beralih jadi 10 %. Hal itu dikerjakan agar kajian RUU Pemilu tidak buntu.

” Bila Pemilu lantas kan tidak mungkin saja karna serentak. Oleh karenanya, kami minta agar 0 % saja. Namun karna politik butuh bargaining, mungkin dari 0 maju hingga 10 %, ” jelas Fary.

Sekarang ini gosip krusial RUU Pemilu belum ditetapkan. Pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu. Satu diantaranya kembali pada UU lama.

” Atau bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Baca Juga  Yang Tak Puas UU Pemilu, Silakan Gugat ke MK Ungkap Mendagri

” Terima putusan hari Kamis karna ada problem krusial dibawa ke paripurna untuk di ambil ketentuan, atau pemerintah kembalikan ada UU lama. Toh, UU lama sama juga tidak ada perubahan, ” sambungnya.

Ada juga 5 gosip krusial RUU Pemilu yang belum juga di ambil ketentuan yaitu :
1. Pengaturan dapil DPR
2. System Pemilu
3. Cara konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)