SHARE

Kader Partai Golkar dihimbau jangan berpikir pragmatis. Jangan hanya mencari posisi atau jabatan. Jangan di setiap ada persoalan langsung berpikir untuk diselenggarakannya munaslub.

Demikian juga terkait dengan adanya kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri yang disebut-sebut melibatkan beberapa kader Golkar.

Semua kader Golkar harus solid, dan juga tidak perlu resah.

Hal itu sudah berulangkali ditekankan, namun Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin merasa perlu menyampaikannya kembali.

Ini sehubungan dengan adanya keresahan diantara generasi muda partai Golkar.

mahyudin1

Kata Mahyudin, tidak benar kader muda Partai Golkar resah dan lalu menginginkan munaslub. “Itu hanya aspirasi  segelintir kader,” kata Mahyudin, Minggu (26/3), di acara perayaan ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.

Menurut Mahyudin,  mayoritas kader Golkar, termasuk tokoh-tokoh mudanya, sesungguhnya tidak terlalui meresahkan hal itu, sehingga mendorong pergantian pucuk pimpinan.

“Saya kira sih biasa. Tapi kalau menurut aturan sendiri, rasanya mayoritas kader Golkar  solid,  tidak ada yang menginginkan untuk munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa),” papar Mahyudin.

Mahyudin menuturkan, Golkar telah terbiasa jatuh bangun dan mengalami dinamika.

Ia mencontohkan kasus yang pernah menjerat mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung dalam kasus Bulog.

“Waktu kasus Bulog Gate, Pak Akbar sempat masuk tahanan, sempat didakwa bersalah, dulu tidak ada tuh kami berpikir munaslub,” kenang Mahyudin.

Ia menilai, dalam kasus e-KTP , tidak ada syarat yang mendukung untuk dilakukan munaslub. Untuk itu, menurut dia, munaslub tidak mungkin terjadi.

arb1

 

Pernyataan senada sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Ia berharap, tidak ada desakan di internal partai untuk menggelar munaslub, khususnya untuk menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum.

“Jika ada perbedaan pandangan, saya meminta untuk menyelesaikannya melalui mekanisme internal partai yang berlaku selama ini,” ujar ARB.

Baca Juga  Tuntutan GMPG tidak Logis

Menurut Mahyudin, partai harus bertindak tegas dengan memberi sanksi bagi siapa pun di internal partai yang bertindak menyimpang dari ketentuan partai.

“Jadi perlu sanksi untuk kader yang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terpecahnya partai.

“Jangan dibiarkan. Saya lebih setuju diberi sanksi. DPP yang memutuskan sanksi apa yang tepat,” ujar Mahyudin.