SHARE

MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi mulai bicara berkaitan masalah dari gagasan pembangunan sarana kereta gantung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama juga dengan investor Cina. Kepala daerah yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini, menyatakan pembangunan di lokasi rimba lindung tidak bisa dikerjakan bila tidak mematuhi undang-undang.

” Perizinan kehutanan, terlebih itu di lokasi rimba lindung. Itu begitu ketat, ” kata Gubernur di Mataram, Selasa (12/7).

Gubernur mencontohkan, saat Pemerintah Propinsi menginginkan melebarkan jalan dari Lombok Internasional Airport (LIA) menuju lokasi wisata Kuta, Lombok Tengah, begitu susah. ” Untuk bangun jalan saja, kita miliki satu dua masalah, umpamanya jalan dari bandara ke Kuta, itu di tikungan ada sedikit yang masuk lokasi rimba. Kita ingin melebarkannya saja susahnya minta ampun, walau sebenarnya telah ada jalan di situ. Berarti penjagaan pada rimba lindung sesuai sama UU begitu ketat, ” ucapnya.

Menurut Gubernur, banyak langkah untuk mengoptimalkan potensi Gunung Rinjani tanpa ada mesti membuat sarana, seperti kereta gantung. ” Bila dapat kita melibatkan potensi tanpa ada menabrak UU malah jauh tambah baik. Jangan pernah lalu keluar izin tidak mematuhi UU, seperti histori rimba Sekaroh jadinya kelak, ” katanya.

TGB mengakui tidak mau, apa yang berlangsung di rimba Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur, juga nanti berlangsung dengan gagasan pembangunan kereta gantung di Rinjani. ” Kan Sekaroh itu demikian terang rimba di jual untuk pribadi saat ini ribut. Ada yang telah jadi tersangka, ada pula yang begini demikian, ” katanya.

Karenanya, supaya masalah sama tidak kembali terulang, TGB mengharapkan semuanya pihak, dalam hal semacam ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk berdasar pada ketentuan yang telah ada. ” Banyak ruangan yang sangat mungkin kita untuk lakukan langkah kreatif memakai pariwisata tanpa ada mesti bersentuhan dengan UU, ” tutur TGB.

Karenanya, Gubernur, mengingatkan gagasan pembangunan kereta gantung itu butuh dipikirkan serta diperhitungkan dengan masak. ” Itu saja pesan saya butuh dipikirkan lagilah bukanlah untuk ide. Daya paksa untuk memaksakan UU dapat bahaya itu. Karna, jangan pernah kita melabrak program yang tidak mematuhi perundang-undangan, hingga membuat daya paksa dari penegak hukum untuk mengolahnya, ” kata TGB