SHARE

Profesor Romli Atmasasmita semula agaknya kurang sreg merespon wacana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberatan atau bahkan penolakannya terhadap rencana pembentukan hak angket DPR tersebut bahkan disampaikannya lewat beberapa kali cuitannya di akun twitter pribadinya, romli atmasasmita@rajasundawiwaha.

Pakar hukum pidana yang jebolan FH Unpad 1969 dan peraih Master of Laws dari University of California, Berkeley (1981) antara lain mencuitkan pendapatnya seperti ini, “kPK bisa abaikan hak angket, tak perlu buka rekaman miryam s haryani”.

Prof.Romli Atmasasmita rupanya terfokus pada adanya keinginan sebagian anggota Komisi III DPR agar pimpinan KPK berkenan membuka materi percakapan antara mantan politisi DPR Miryam S Haryani dengan penyidik KPK terkait adanya dugaan ancaman dari sejumlah kolega Miryam S Haryani di parlemen, terkait kasus  dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.

rakerkpk
Hak angket terhadap KPK diusulkan saat raker Komisi III DPR dengan KPK, 19 April 2017

Jika sekadar hanya dikaitkan dengan soal penyadapan oleh pembicaraan saksi e-KTP, maka KPK tidak perlu memikitkan hak angket DPR tersebut. Dengan kata lain, hak angket bisa diabaikan.

“Kalau cuma masalah Miryam S Haryani, itu menjadi kewenangan KPK, dimana lembaga seperti KPK memang independen menurut undang-undangnya,” tutur Prof. Romli Atmasasmita.

Prof.Romli Atmasasmita menjelaskan kemudian, hak angket DPR menjadi sangat sah karena yang hendak disasar atau menjadi tujuan utamanya adalah mengenai dugaan adanya tujuh penyelewengan anggaran di KPK berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi hak angket itu sudah benar, karena itu memang hak anggota dewan yang dijamin oleh konstitusi. Silakan saja kalau hak angket yang sudah disetujui oleh sidang paripurna DPR itu dilanjutkan ka pembentukan panitia khusus,” terang Prof Romli, yang ikut membidani kelahiran KPK melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Baca Juga  Jangan Antipati Dulu, Hak Angket Bukan Untuk Pelemahan KPK

Prof Romli Atmasasmita yang antara tahun 1998 hingga 2004 pernah berada di lingkungan birokrasi di Departemen dan Hukum Perundang-undangan serta Departemen Kehakiman dan HAM, kembali mengingatkan bahwa KPK itu lembaga diluar konstitusi
yang sengaja dibentuk untuk memperbaiki kepolisian dan kejaksaan. KPK juga hanya independen menurut undang-undangnya.

hakdpr
Hak angket DPR terhadap KPK disetujui dalam Sidang Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Jumat, 28 April 2017

Terkait dengan pembentukan hak angket terhadap KPK itu, ada lima yang menjadi dasar pembentukannya.

1.Untuk menindak-lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Tahun 2015/2016 yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR, dimana tercatat ada 7 indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.

2.Untuk menindak-lanjuti laporan-laporan yang diterima Komisi III DPR tentang keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum (BAP, sprindik, surat cekal, dll), yang dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.

3. Untuk menindak-lanjuti laporan-laporan tentang terjadinya disharmonisasi antara Pimpinan KPK dengan kelompok penyelidik/ penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yang memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.

4. Untuk menindak-lanjuti dugaan soal siapa yang benar antara keterangan Miryam S Haryani dengan beberapa penyidik KPK terkait anggota DPR atau Komisi III DPR yang menekan Miryam S Haryani. Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU KPK.

5. Untuk menindak-lanjuti dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang dimuka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.

Prof.Romli Atmasasmita kemudian beberapa kali melontarkan cuitan di akun pribadinya, seperti “KPK pasti aman jika jujur kenapa takut dan risih seharusnya begitu pimpinan dan pegawai kpk manusia pilihan dan langka”, juga “bagi siapa saja dan lembaga manapun termasuk tim saber pungli harus bersih dan tanpa cela”.