SHARE
Hak angket kepada KPK sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja KPK.

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengatakan, hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah diusulkan Komisi III berpotensi membahas hal lain di luar kasus korupsi e-KTP.

Sebab, kata Taufiq, banyak persoalan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejatinya harus segera diperbaiki.

“Soal sprindik (surat perintah penyidikan) yang sering dibocorkan. Lalu soal audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di mana KPK sering menyalahkan peruntukannya,” kata Taufiq.

Taufiq mengatakan, saat ini memang belum ada usulan resmi terkait tambahan materi pembahasan hak angket.

taufik
Taufiqulhadi

Komisi III masih berfokus mengungkap sengkarut fakta antara keterangan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 Miryam S Haryani dengan penyidik KPK Novel Baswedan.

Dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, Novel mengungkapkan bila Miryam mengaku pernah ditekan oleh lima anggota Komisi III supaya mencabut isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang ia beberkan saat pemeriksaan di KPK.

Adapun lima anggota DPR itu adalah Bambang Soesatyo, Desmond Junedi Mahesa, Sarifuddin Sudding, Masinton Pasaribu, dan Azis Syamsudin.

Namun saat dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, Miryam mengaku tak pernah ditekan oleh kelima orang tersebut.

“Kalau nanti hak angket itu berlangsung di pansus (panitia khusus), itu akan dipersoalkan. Bukan hanya itu (soal e-KTP). Intinya evaluasi, hak anget ini hak kami, akan kami gunakan hak kami di dalam semua persoalan,” ujar politisi Nasdem itu.

kokor

Sekadar mengingatkan, ada lima hal yang mendasari diterapkannya hak angket dari Komisi III DPR ini.

1. Penyelidikan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap KPK Th 2015/2016 yg dilaporkan oleh BPK kpd DPR, dimana tercatat ada 7 indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran oleh KPK.

Baca Juga  Paulus Tanos: Pertemuan dengan Setnov tak Hasilkan Apa-Apa

2. Laporan2 yg diterima Kom III ttg keamanan data administrasi dan informasi seperti dugaan kebocoran dokumen proses hukum (BAP, sprindik, surat cekal, dll), yg dapat mengganggu hak-hak warga negara di muka hukum.

3. Laporan ttg terjadinya disharmoni antara Pimpinan KPK dg kelompok penyelidik/ penyidik tertentu di KPK, maupun antara pegawai/penyidik di KPK yg memicu konflik internal dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.

4. Dugaan Soal siapa yg benar antara keterangan Miryam dg bbrp penyidik KPK terkait anggota dpr atau Kom III yg menekan Miryam. Hal ini terkait dengan klarifikasi dan akuntabilitas akses informasi dari KPK yang diamanatkan dalam UU KPK.

5. Dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP dan UU dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal lidik dan sidik, selain tidak menjamin hak seseorang dimuka hukum, permasalahan ini juga diduga berpotensi menyebabkan KPK kalah dalam praperadilan.