SHARE
Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (28/4/2017) akhirnya menyetujui Hak Angket kepada KPK.

Hak angket kepada KPK yang diajukan oleh Komisi III DPR RI akhirnya sukses digelar. Hanya saja, banyak partai politik yang tak konsisten dan cenderung menggunakan momen suci untuk menyelidiki tingkah ngawur dan korupsi di KPK itu justru tak diikuti.

Misalnya Fraksi Partai Gerindra yang memilih untuk melakukan aksi walk out saat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Padahal dalam paripurna tersebut sudah menyetujui usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga berasal dari Fraksi Partai Gerindra juga ikut menyusul walk out, saat Ketua DPR Setya Novanto membacakan pidato penutupan masa sidang. Namun yang menjadi pertanyaan atau protes mereka hanylah masalah teknis, bukan inti persoalan itu sendiri yaitu menyelidiki korupsi yang ada di KPK.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku fraksinya tak bisa menerima dengan keputusan yang diambil secara sepihak oleh Fahri Hamzah itu. Padahal baru tiga fraksi yang menyampaikan pandangannya, yakni Gerindra, PKB dan Partai Demokrat.

“Kalau bisa ditunda beberapa fraksi menyatakan sikap yang sama sebaiknya ini kan diskors di lobi seperti tradisi yang sudah-sudah kan. Kita juga tidak mau ngotot, kalau mau diambil keputusan kan hasil lobi dulu. Ini tidak langsung diambil keputusan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017).

“Kalau cara-caranya begitu kita tidak bisa terima, ya sudah kita mendingan walk out apa yang diputuskan kita tidak tahu dan kita tidak bertanggung jawab dengan persoalan itu,” ujar Muzani.

Dalam kasus ini Gerindra sepertinya ingin main cantik, namun sebenarnya malah merusak citra mereka. Mereka ingin mengambil momen dimana masyarakat yang tidak tahu menahu soal kasus korupsi KPK, cenderung menentang hak angket ini. Gerindra pun ingin tampil sebagai fraksi yang menolak hak angket.

Baca Juga  Niko: Pakai Pesawat Pribadi, Usai Dibawa KPK Pelesiran ke Raja Ampat
Pimpinan DPR RI, mengesahkan hak angket kepada KPK.
Pimpinan DPR RI, mengesahkan hak angket kepada KPK.

Inilah momen yang ingin dicuri oleh Gerindra sehingga memberi kesan mereka seolah tak mau melemahkan KPK. Pasalnya politisi Gerindra, Desmon J Mahesa, adalah salah inisiator paling kuat di Komisi III yang mengusulkan hak angket untuk KPK.

Sementara itu Fadli Zon mengaku dirinya diminta fraksinya untuk keluar dari ruang rapat paripurna untuk koordinasi terlebih dahulu.

“Begini ya. Tadi sudah kita dengar ‎penyikapan dari fraksi yang ada, termasuk fraksi Gerindra yang menolak itu. Kita harus lihat ini sebagai satu hal yang biasa dalam proses penggunaan hak yang semacam ini, biasa ada pro dan kontra, saya kira partai Gerindra sudah jelas. Saya dalam hal ini ingin koordinasi,” ungkap Fadli Zon yang juga menjadi salah satu sponsor hak angket di antara pimpinan DPR RI.

Momen Gerindra yang seolah ingin cuci tangan terhadap kasus ini boleh dibilang tak-tik palsu. Pasalnya hak angket dan kelak Pansus KPK, tidak dibuat untuk melemahkan KPK. Justru sebaliknya untuk Lebih memperkuat dan menseleksi Sekali lagi pimpinan KPK.

“Hak angket itu justu memperkuat KPK, kejujuran adalah kekuatan terbesar, kejujuran itu tidak pernah melahirkan ketakutan bagi pemilik kejukuran. Kalau jujur pasti tidak memiliki ketakutan kepada siapapun dalam dirinya. Kenapa harus dipikirin bahwa ini akan melemahkan KPK?, Kenapa ditakuti hak angket ini?, Apalagi bolak balik KPK selalu bilang jujur, nah kenapa sekarang takut? Orang jujur kok takut. Sekali lagi ini DPR memiliki data dan fakta, KPK tinggal jawab dengan fakta dan data juga. Selesai,” kata Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara.

Intinya dalam hak angket dan pansus KPK kelas, jika komisi antirasuah itu jujur dan benar, maka tak ada segala sesuatu yang perlu ditakutkan dari hak yang dimiliki dan kini digunakan oleh DPR RI itu.