SHARE

Jakarta – Bekas Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno divonis 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider 4 bln. kurungan. Handang dapat dibuktikan bersalah lakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan pajak PT EK Sempurna Export Indonesia.

” Menyebutkan terdakwa Handang Soekarno sudah dapat dibuktikan dengan sah serta memberikan keyakinan bersalah lakukan tindak pidana korupsi, ” tutur hakim ketua Franky membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Dalam putusan, hakim menyebutkan Handang Soekarno sebagai Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak dapat dibuktikan menolong penyelesaian persoalan pajak yang dihadapi PT EK Sempurna Export Indonesia, untuk terima imbalan uang sejumlah Rp 6 miliar.

Dari jumlah uang itu, Handang dapat dibuktikan terima suap sejumlah Rp 1, 9 miliar. Suap itu di terima Handang dari Country Director PT EK Sempurna Export Indonesia, R Rajamohanan Nair.

” Rajamohanan Nair menyerahkan uang tersebut di Surabaya. Lantas terdakwa memohon Kanwil DJP Jawa Timur I Yustinus Herri Sulistyo yang disebut orang keyakinan Handang. Menurut majelis hakim ada unsur terima hadiah, ” kata hakim.

Diluar itu, hakim mengatakan sebagian persoalan perpajakan selama Januari 2012 sampai Desember 2014. Ramapanicker dengan kata lain Mohan pada 26 Agustus memajukan permintaan restitusi ke KPP PMA Enam dengan junlah Rp 3, 5 miliar. Lantas pada Juni 2016, KPP PMA Enam memberi imbauan pada PT EKP untuk melunasi hutang PPN pembelian kacang mete gelondong tahun 2014 sebesar Rp 36, 8 miliar.

Lalu, pada 19 Agustus 2016 Chief Accountant PT EKP Siswanto penuhi undangan Kepala KPP PMA Enam Jhonny Sirait yang setelah itu dianjurkan untuk ikuti program tax amnesty. Tetapi, sampai batas saat yang ditetapkan PT EKP tidak memajukan tax amnesty.

Baca Juga  Di Rutan KPK Tak Ada Ospek Bagi Tahanan Baru , Lain Hal di Rutan Guntur

” Uang yang di terima dari Rajamohanan problem perpajakan PT EKP Indonesia surat tagihan pajak sampai tax amnesty. Rajamohanan dengan menghubungi terdakwa Handang problem pajak sesudah terima anjuran dari Rudi. Serta memohon pertolongan saksi Arif kirim dokumen lewat Whatsapp serta diteruskan Handang serta terdakwa menyanggupinya, ” kata hakim.

Hakim menyebutkan Handang juga menyalahi kewenangannya jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan terima hadiah atau janji. Mengenai unsur-unsur Pasal 12 huruf a UU Tipikor tercukupi dalam perkara Handang ini.

Unsur paling akhir yaitu dia ketahui hadiah yang didapatkan mempunyai tujuan supaya dianya lakukan atau tidak lakukan suatu hal dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

” Orang yang lakukan dengan berniat serta ketahui dan mengerti. Menimbang kesengajaan memastikan ada kekeliruan serta sama-sama terkait, ” tutur hakim.