SHARE

Jakarta – Pimpinan DPR berjanji juga akan mengutamakan hadirnya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). DPR akan mengevaluasi hadirnya di sidang MK yang cuma sekali.

” Kelak kita juga akan perbaiki mekanisme ini, agar ingin bentrok apa pun ini kita prioritaskan. Karna ini masalah undang-undang. Bila yang satu bentrok dapat yang beda mewakili, didampingi oleh BKD (Badan Ketrampilan DPR RI), ” tutur Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Fadli mengakui sudah mengecek segera sisi kesekjenan DPR. Senantiasa ada surat yang di sampaikan ke MK bila DPR berhalangan ada di sidang MK.

” Ya saya juga mengecek ini pada kesekjenan dan pada BKD (Badan Ketrampilan DPR RI). Biasanya ada yang umumnya ditunjuk untuk mewakili serta bila tak ada yang ditunjuk senantiasa ada info dengan tersurat. Itu senantiasa ada, ” tuturnya.

Fadli menyebutkan ketidakhadiran DPR ke sidang di MK karna jadwal anggota yang ditugasi padat. Tetapi hal tersebut juga akan jadi bahan perbaikan untuk DPR.

” Jadi memanglah tidak di hadiri terkadang undangannya itu dadakan, atau orang yang ditugasi itu memanglah repot gitu. Namun kita juga akan perbaikilah ini jadi introspeksi namun yang kami bisa senantiasa ada info atau pembelaan dengan tertulis, ” tuturnya.

Terlebih dulu dikabarkan DPR baru sekali ada di sidang MK untuk menjawab beragam tuntutan undang-undang. MK sendiri sudah lebih dari 30 kali mengadakan sidang.

Berdasar pada data persidangan yang dikumpulkan dari situs MK, Senin (17/7/2017), hanya satu sidang yang dibarengi DPR pada 2017 yaitu sidang tuntutan KUHAP dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016. Perkara itu berkaitan Pengujian Pasal 197 ayat 1 KUHAP kapolri.