SHARE
Teten Masduki, mengakui kerugian negara sangat besar di kasus e-KTP.

Kasus mega korupsi e-KTP yang tengah booming, memang sangat disayangkan. Akibat kasus ini, banyak masyarakat dirugikan. Mereka terkena dampaknya secara langsung. Pertama, banyak masyarakat di daerah kini sulit membuat kartu tanda penduduk. Alasannya sangat klasik, blangko kosong.

Kosong atau hilangnya blangko e-KTP ini tenu saja karena sistemnya salah. Hal itu adalah akibat langsung dari dana yang dikorupsi. Bayangkan saja, dari dana 5,9 triliun rupiah yang seharusnya membuat proyek ini berjalan lancer hanya digunakan setengahnya saja, sekitar 2,7 triliun rupiah.

Tak heran jika Presiden Joko Widodo menyebut, proyek e-KTP bubrah alias merusak. Bukan saja mental pejabat yang korup tapi kerusakan itu juga sudah merusak sistem kependudukan nasional. KTP yang baru, tak lagi mampu memenuhi fungsinya sebagai single identity. Sebaliknya, datanya entah kemana tak karuan. Kalau pun bisa ditemukan, belum tentu dat tersebut bisa digunakan.

Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI, saat masih duduk di Komisi II DPR RI menyatakan lebih baik membuat kartu ibarat kartu atm (anjungan tunai mandiri) milik  bank-bank swasta atau pemerintah. “Data yang ada di atm itu jauh lebih komplet,” kata Ahok.

Sayang nasi sudah menjadi bubur. Kasus e-KTP harus dimaknai sebagai bencana kependudukan dan administrasi nasional. Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyampaikan, karena proyek e-KTP dikorupsi, maka negara harus membuat anggaran baru. Bahkan Teten menyebut sistem sudah hancur.

“Ya sebenarnya e-KTP itu kan untuk membuat single identity supaya ini untuk urusan kependudukan, data perbankan. Untuk mengurangi kejahatan perbankan, soal pertanahan dan lain sebagainya. Ya tapi dikorupsi. Jadi ini harus dianggarkan baru. Ini kan kalau saya dengar dari Mendagri ya, sudah hancur sistemnya,” ucap Teten di Istana Negara.

Baca Juga  Kesaksian Nazaruddin Bisa Buat Gamawan Fauzi Terkutuk

Kini maukah negara mengeluarkan uang atau dana yang kurang lebih sama untuk membuat e-KTP baru?

Entahlah.

Namun harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang memimpin proyek ini tentunya tak boleh diam saja. Jika memang ada kecurangan sebaiknya figure yang dulu dianggap bersih itu harus mengungkap apa sebenarnya di balik kasus ini.