SHARE
Fahri Hamzah, sebut penyidik KPK selama ini ilegal.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus mega korupsi e-KTP, selama ini dinilai serampangan. Segala cara dilakukan oleh penyidik komite antirasuah tersebut yang sebenarnya tidak beretika dan mengindahkan asas hukum yang berlaku di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan langsung menyindir KPK yang dinilainya banyak memiliki penyidik ilegal. Fahri menuding penyidik yang dipekerjakan KPK tidak sah karena kehilangan sumpah mereka sebagai penyidik dari Polri.

“Di KPK banyak penyidik ilegal…,” cuit Fahri dalam akun Twitternya @Fahrihamzah  Kamis (23/3/2017).

Saat dikonfirmasi, Fahri mengaku menyindir soal rekrutmen penyidik KPK. Dia menyebut penyidik yang diangkat oleh KPK tidak memiliki kompetensi sebagai penyidik yang sah.

“Jadi itu kan dulu di komisi III itu dilaporkan bahwa banyak penyidik KPK itu sudah dipecat polisi yang statusnya penyidik itu dipecat. Itu peyidik dalam Mabes Polri itu tidak sama dengan jabatan Sabhara atau Lantas, itu beda, keahliannya beda dan dia disumpah dengan cara yang berbeda. Kalau dia dipecat maka dia tidak bisa jadi penyidik sebab sumpahnya beda,” ungkap Fahri.

Dia menambahkan penyidik yang sudah dipecat oleh Polri itulah yang kemudian diangkat menjadi penyidik KPK. Menurut Fahri status penyidik gugur setelah dia dipecat dari kepolisian.

“Sudah dipecat Mabes dipakai KPK. Statusnya gugur, penyidik itu polisi, kalau sudah dipecat bukan penyidik dong. Orang-orang itulah yang dipakai bahkan pemecatannya secara tidak hormat. KPK itu banyak masalah di dalamnya,” ucap Fahri menyentil kondisi  KPK saat ini.

Dia juga ‘membela’ rekannya anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani yang menjadi saksi kasus korupsi e-KTP Kamis (23/3/2017). Selama persidangan, Miryam mengaku ditekan penyidik KPK saat di-BAP. Hal itu mereka laukan lewat berbagai cara agar KPK mendapatkan keterangan seperti yang mereka desain sejak awal.

Baca Juga  Inilah Alasan Tak Perlu Hak Angket untuk Kasus e-KTP

“Di KPK tidak boleh didampingi lawyer lalu orang nggak ngerti hukum dipaksa ikut aturan KPK, itu intimidasi. Ada aturan LPSK itu nggak boleh, UUD sendiri itu sudah jelas pasal 28 itu nggak boleh orang diperiksa tanpa pendampingan lawyer,” paparnya.