SHARE
Setya Novanto dan Joko Widodo (kanan) semakin mesra untuk Indonesia sejahtera.

Kemesaraan yang dibangun Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam hubungannya bersama Presiden RI, Joko Widodo, sebenatrny adalah hal yang wajar-wajar saja. Bahkan hubungan yang baik antara dua tokoh pemimpin nasional itu justru menggamnbarkan betapa eratnya kerja sama yang mereka bina demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Hanya sayang, masih banyak yang memanda hubungan itu sebelah mata. Bahkan tak sedikit yang mencibirnya karena kepentingan mereka ingin mengadu domba bangsa Indonesia yang tengah berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera,

Pandangan miring soal hubungan Setnov dan Jokowi itu, justru muncul dari seorang yang mengaku dirinya pengamat komunikasi politik seperti Ari Junaedi. Ia bahkan menduga ada agenda tersembunyi di balik getolnya Ketua Umum Partai Golkar Setya menyosialisasikan nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dari partai berlambang beringin itu pada Pemilu 2019.

Jokowi di mata Setnova dan Partai Golkar, jelas figur pilihan yang tepat. Tingkat kepuasan publik di Indonesia atas kepemimpinan Jokowi meningkat sebanyak 61 persen. Ini adalah rekor yang sangat baik mengingat presiden-presiden terdahulu, selalu mengalami kemerosotan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinnanya jika sudah memasuki masa dua tahun.

Pengamat politik bahkan menuding ada agenda tersembunyi yang dimiliki Setnov atas prakrasanya mendukung Jokowi. Padahal, jika keduanya bersatu tentunya akan saling menguntungkan nkarena DPR akan seiring sejalan tanpa mengurangi sikap kritis wakil rakyat itu dalam mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi.

Persoalan yang tengah dihadapi Setnov seperti namanya dikaitkan dengan kasus e-KTP, sebenarnya sudah dijawab langsung oleh Setnovm bahwa hal itu tidak benar. Selebihnya, biarlah proses hukum yang adil dan terbuka menjawab dan menguji pernyataan tersebut. Tak perlu publik ikut menghakimi Setnov seolah-olah dia tersangkut dan meminta perlindungan kepada Jokowi.

Baca Juga  Ini Cara KPK Salahkan Pihak Lain dalam kasus e-KTP

Apalagi sudah terungkap di penmgadilan Tipikor Jakarta, nama Setnov tidak disebutkan menerima aliran uang darei kasus e-KTP yang sudah diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Publik, terlebih politisi sebaiknya mengawal proses persidangan kasus itu termasuk membawa tokoh-tokoh seperti Yasonna Laoly (Menkum Ham) dan Gamawan Fauzi (mantan Mendagri) untuk diseret ke pengadilan.

Setidaknya kedua orang penting ini harus memberikan kesaksian mengapa nama mereka disebut lebih keras dan lebih nyata telah menerima aliran dana kasus e-KTP.  Publik tidak bodoh, bahkan sudah cerdas untuk menilai fenomena politik yang saat ini sedang terjadi.